Lubang Biopori Cara Murah Antisipasi Banjir

Lubang Biopori Cara Murah Antisipasi Banjir

JAKARTA, SABTU - Banjir seolah telah menjadi pemandangan rutin di Jakarta. Setiap kali hujan mengguyur, sejumlah lokasi dan pemukiman penduduk di kota Jakarta sudah bisa diprediksi akan muncul genangan-genangan air. Hal tersebut tidak lepas dari semakin minimnya daerah resapan air akibat alih fungsi menjadi pemukiman penduduk. Sebagian besar tanah di Jakarta telah tertutup oleh beton. Tidak ada lagi celah bagi air hujan diserap oleh tanah, sementara sungai yang menjadi satu-satunya tempat pembuangan air juga tidak mampu menampung air hujan.

Makin sempitnya permukaan resapan di wilayah perkotaan perlu ditanggulangi dengan memperluas permukaan peresapan vertikal ke dalam tanah. Salah satunya teknologi lubang resapan biopori (LRB) yang diperkenalkan Kamir R. Brata, Staf Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Institut Pertanian Bogor. Selain mudah dibuat, LRB merupakan teknologi tepat guna yang ongkos pembuatannya murah. Setiap orang mungkin bisa membuatnya. Pada dasarnya, lubang biopori merupakan lubang vertikal ke dalam tanah yang berfungsi meningkatkan laju peresapan air hujan. Pembuatan lubang resapan biopori ke dalam tanah secara langsung akan memperluas bidang permukaan peresapan air, seluas permukaan dinding lubang.

Lubang resapan biopori ini menurut Kamir jauh lebih efektif dan efisien daripada membangun sebuah sumur resapan karena diameter lubang yang kecil akan mengurangi beban resapan, sehingga, laju peresapan air dapat dipertahankan. Pembuatannya lubang resapan biopori cukup sederhana, murah dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Alatnyapun tergolong sederhana berupa bor hasil modifikasi Kamir R. Brata.

Lubang resapan biopori merupakan lubang silindris yang dibuat ke dalam tanah dengan diameter 10-30 centimeter , dengan kedalaman sekitar 100 centimeter atau jangan melebihi kedalaman muka air tanah. Lubang tersebut kemudian diisi oleh sampah organik agar terbentuk biopori dari aktivitas organisme tanah dan akar tanaman. Sampah organik perlu selalu ditambahkan ke dalam lubang yang isinya sudah menyusut karena proses pelapukan.

Jumlah lubang resapan biopori juga tidak memakan lahan yang cukup luas menurut Kamir untuk daerah dengan intensitas hujan tinggi dan laju peresapan air sekitar 3 liter/menit maka setiap 100 meter persegi luas tanah, lubang biopori yang dibutuhkan sekitar 28 lubang. Jarak antarlubang perlu diperhatikan, minimal setiap lubang diberi jarak 30 cm. Agar lubang tidak rusak, bagian bibirnya diperkuat dengan semen.

Biaya pembuatan lubang resapan biopori ini juga relatif murah. Bor tanah untuk membuat lubang biopori hanya dibanderol Rp 175.000 – Rp 200.000. Biaya tersebut bisa berkurang bila 1 bor tanah dimiliki bersama oleh beberapa orang. Mau mencoba dengan alat kreasi sendiri? Silakan saja.(KP)

Sumber :
http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.02.16.19333232&channel=1&mn=42&idx=45
Sabtu, 16 Februari 2008 19:33 Wib

Jakarta Butuh 76 Juta Lubang Resapan Biopori

Jakarta Butuh 76 Juta Lubang Resapan Biopori

JAKARTA, SABTU - Ir. Kamir R. Brata, penemu teknologi pembuatan lubang resapan biopori dari Institut Pertanian Bogor mengungkapkan bahwa Jakarta idealnya membutuhkan sedikitnya 76 juta lubang resapan biopori sebagai salah satu alternatif penanggulangan banjir.

Lubang resapan biopori ini menurutnya berfungsi sebagai saluran resapan air hujan yang diperlukan di Jakarta meningat sebagian besar wilayah Jakarta tanahnya telah tertutup beton-beton. Hal ini Ia ungkapkan saat memberikan pelatihan pembuatan lubang resapan biopori bagi karyawan Kompas Gramedia, Sabtu (16/2).

Selain efektif untuk menanggulangi banjir lubang biopori secara otomatis akan memelihara keseimbangan hayati dan menjaga cadangan air tanah. ”Kelembaban tanah sekarang mulai berkurang karena tanah kurang air. Liat aja kalo di rumah kita lantainya retak. Itukan salah satu akibat kelembaban tanah berkurang. Tanah jadi ambles. Jangan diangap remeh lho,” ujarnya.

Kamir menegaskan pembuatan lubang resapan biopori sebenarnya mudah dipraktekan dan bisa dilakukan oleh semua orang, namun ia menyayangkan perilaku masyarakat Indonesia saat ini masih sering berhenti pada tataran kesadaran belum pada aksi nyatanya.

Sementara itu Herwinoto, Humas Kompas Gramedia, mengungkapkan pelatihan pembuatan lubang resapan biopori ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya agar karyawan Kompas Gramedia juga peduli lingkungan dengan mempraktekkan pembuatan lubang resapan biopori di rumah mereka masing-masing.

Pelatihan pembuatan lubang resapan biopori ini menurut Herwinoto merupakan bagian dari kampenye peduli lingkungan. Rencananya pada akhir Maret mendatang Kompas Gramedia juga akan menggelar acara lingkungan hidup bertajuk Green Fest. (KP)

Sumber :

http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.02.16.15512935&channel=1&mn=10&idx=45
Sabtu, 16 Februari 2008 15:51 Wib

Pemikiran tentang Banjir dan Reklamasi

Pemikiran tentang Banjir dan Reklamasi

Penulis : AR Soehoed

Tudingan bahwa reklamasi potensial menyebabkan banjir dan merusak tata air kota, untuk ahli hidrologi dan hidrolika, semua ini merupakan tudingan yang tidak berdasar sama sekali. Ada tidak adanya reklamasi, Jakarta tetap menghadapi masalah banjir.

Salah satu sebab utamanya terdapat di muara-muara sungai. Dataran kota Jakarta yang sangat luas dan landai adalah berkat sejarah geologinya. Oleh karena bertambah lama bertambah lebar dan landai dataran ini, pencurahan sungai ke laut kian lama kian sulit. Jawabannya adalah muara-muara ini harus dikeruk dan itu tidak di Jakarta saja. Banyak kota di dunia ini yang muara-muaranya harus dikeruk dan di dalam tulisan-tulisan Ir H van Breen 80 tahun yang lalu pun ditetapkan persyaratan ini. Namun, sampai sekarang tidak banyak pengerukan yang dilakukan. Van Breen menambahkan agar tanah kerukan itu jangan dibuang ke mana-mana, tapi ke tempat-tempat rendah di kota Jakarta sehingga akhirnya ketinggian rata-rata dataran Jakarta ini menjadi lebih tinggi.

Dalam studinya pada tahun 1920-an, Van Breen mengidentifikasi bahwa Teluk Jakarta men- jadi curahan banjir kiriman, wujud-wujud permukaan lembah Jakarta yang amat landai dan banyak tanggul alamiah membuat air dan hujan setempat tidak cepat mengalir ke muara-muara laut dangkal di sepanjang pantai Teluk Jakarta yang menyebabkan gelombang dan pasang dengan mudah memanjat pantai, membangkitkan wilayah-wilayah genangan. Dalam 80 tahun sesudah itu, saran ini tidak pernah ditindaklanjuti.

Van Blommestein pada tahun 1950-an menambah lagi, pantai sebaiknya diberi perlindungan tanggul. Kedua-duanya, baik pengerukan maupun tanggul, mahal. Jarang sekali konstruksi semacam ini dibayar dari public funds, dari anggaran belanja. Karenanya, orang selalu mencoba mengaitkannya dengan proyek komersial. Dalam hal Teluk Jakarta adalah reklamasi laut dangkal.

Reklamasi

Reklamasi menghasilkan lahan. Karena kebutuhan lahan besar dan mempunyai nilai tinggi, dari partisipasi modal swasta yang tercipta, akan dapat disisihkan uang untuk kemudian merapikan muara dan mengeruknya secara berkala.

Andai kata sekarang pemerintah memiliki dana itu, yang misalnya pinjaman, pengerukan saja tidak cukup sebab laut di Teluk Jakarta sudah landai sehingga alur keruk itu pun harus diberi tanggul sehingga ada tanggul-tanggul menjorok ke arah laut untuk melindungi muara ini. Ini merupakan pengeluaran yang ekonomis, namun tidak menghasilkan apa-apa.

Singapura sudah mereklamasi 5.000 hektar dan dalam proses ini dua sungai di Singapura sudah terkendali sehingga tidak memberi banjir lagi sebagaimana selalu terjadi sebelum tahun 1960-an. Begitu pula di Tokyo sungai-sungai sudah dicocokkan dengan reklamasi. Hasil lahan baru ini menjadi suatu sumber pendapatan yang dapat membiayai pembenahan muara.

Yang menjadi fokus kritik paling utama pada siaran-siaran media massa adalah kesangsian akan bertambah parahnya masalah banjir di kota Jakarta akibat reklamasi di wilayah pantai dan laut dangkal ini. Tampaknya ada dugaan bahwa seluruh pantai akan ditutup, termasuk muara-muara sungai yang mencurahkan airnya di Teluk Jakarta. Padahal, penelitian oleh banyak pihak menunjukkan bahwa dengan reklamasi, muara-muara ini justru akan diamankan dan dirawat sebagai bagian konsepsional dari penataan pantai utara Jakarta.

Kemudian ada kritik lain yang lebih berdasar, yakni bahwa dengan lebih panjangnya ruas muara-muara sungai, akan lebih landai lagi ruas muara-muara itu. Akibatnya ada hambatan pada pencurahan air dari sungai ke laut, peningkatan permukaan air di ruas-ruas muara dengan bertambah besarnya kemungkinan luapan air di ruas-ruas tengah dan hulu pada sungai-sungai yang melintasi wilayah kota Jakarta.

Ini sebenarnya merupakan proses alami yang telah berjalan berabad-abad berkat melebar dan bertambah landainya dataran alluvial lokasi kota Jakarta. Tanpa adanya reklamasi, dataran rendah tempat kota Jakarta berlokasi akan melebar terus rata-rata sejauh 6-9 meter per tahun.

Van Breen sewaktu menata tata air kota Jakarta, yang pada waktu itu masih disebut Batavia, tegas mengatakan perlunya ruas-ruas muara sungai dikeruk secara berkala. Begitu pula wilayah rawa-rawa sepanjang pantai hendaknya dikeringkan.

AR Soehoed Konsultan Teknik, Pernah Menjabat Menteri Perindustrian RI

Sumber :
http://www.kompas.com
Jumat, 04 Januari 2008

Permukaan Tanah di Jakarta Turun 10 Centimeter per Tahun

Permukaan Tanah di Jakarta Turun 10 Centimeter per Tahun

Penulis: Sugeng Sumaryadi

BANDUNG--MEDIA: Salah satu penyebab banjir rob di Jakarta adalah turunnya permukaan tanah di wilayah tersebut. Setiap tahunnya, permukaan tanah di Jakarta turun hingga 10 cm, yang membuat posisi daratan lebih rendah dibanding sungai dan laut.

"Akibat pemanfaatan air tanah yang tidak terkenali, menyebabkan muka air tanah di Jakarta terus turun. Penurunan muka air tanah di Jakarta setiap tahun mencapai 1 meter-3 meter, yang berdampak pada penurunan permukaan tanah hingga 10 cm per tahun," tutur Kepala Pusat Lingkungan Geologi Badan Geologi Ahmad Djumarma. Dia memastikan, penurunan muka tanah dan air tanah di Jakarta terjadi merata di semua wilayah, baik di Jakarta Pusat, Barat, timur, selatan maupun utara. Salah satu indikasinya adalah genangan banjir rob yang terus meluas. Selain itu, Djumarma juga melihat intrusi air laut ke daratan juga terus meluas. Saat ini, air laut sudah masuk mencapai 11 Km dari garis pantai.

"Akibatnya bisa sangat parah, yakni air tanah akan bercampur air sungai atau air laut. Di Jakarta Utara, air tanahnya sudah menjadi air payau dan tidak layak dikonsumsi," tandasnya. Selain di Jakarta, penurunan air tanah dan muka tanah juga terjadi di Bandung dan Semarang. Di Bandung, permukaan tanah turun per tahun 1 cm-8 cm akibat muka air tanah yang turun 1 meter-4 meter per tahun. (SG/EM/OL-2)

Sumber :
http://www.mediaindonesia.com/
Kamis, 08 Januari 2008

Membaca Peta Rawan Bencana

Membaca Peta Rawan Bencana

Kebanyakan wilayah pegunungan dan perbukitan memiliki potensi terjadinya longsor di musim hujan ini

Datangnya musim hujan memberi kesibukan baru kepada para pegawai di lingkungan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Selama musim hujan, setiap bulan mereka harus menyiapkan peta yang menggambarkan daerah rawan bencana geologi.

Secara visual, peta itu dibuat per provinsi dan terdiri dari tiga warna. Kawasan dalam peta yang berwarna hijau menunjukkan daerah aman dari bencana geologi. Sedang kawasan yang sangat rawan diberi warna merah, dan kawasan yang rawan diberi warna kuning. Peta tersebut dikirim ke setiap pemerintah provinsi. Wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang dilanda longsor dan menelan korban jiwa hingga 72 orang, dalam peta tersebut memang berwarna merah. Menurut Kepala Bidang Pengamatan Gempa Bumi dan Gerakan Tanah PVMBG, Kusdinar, struktur tanah dan alih fungsi tata guna lahan menjadikan Kabupaten Karanganyar menjadi rawan longsor.

Berdasar laporan tim PVMBG yang terjun ke lokasi longsor, memang terbukti di kawasan tersebut terjadi alih fungsi lahan secara signifikan. Lahan yang tadinya berisi tanaman keras, sekarang sudah berubah menjadi kebun sayur mayur. Dengan kondisi tanah yang berpasir, alih fungsi itu pun membuat peluang terjadinya longsor menjadi semakin terbuka saat musim hujan tiba. Selain Kabupaten Karanganyar, di Jawa Tengah masih terdapat beberapa daerah lain yang berpotensi tinggi longsor. Di Kabupaten Cilacap misalnya, daerah yang rawan longsor berada di Kecamatan Sidareja, Cipari, juga Majenang. Sedang di Kabupaten Banyumas, kawasan yang rawan ada di Sumpiuh.

Beberapa kawasan lain yang berada di perbukitan seperti Temanggung, Gunung Kidul, Pekalongan, serta sebagian Semarang juga menyimpan potensi terjadinya longsor. Intinya, kebanyakan wilayah pegunungan dan perbukitan memiliki potensi terjadinyaa longsor di musim hujan ini. Seperti Jawa Tengah, beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur (Jatim) juga menyimpan area yang rawan longsor. Di Banyuwangi, daerah yang dinilai rawan longsor adalah Pesanggrahan utara, Genteng utara, Glenmore utara, dan Kalibaru utara. Sedang di Bondowoso, wilayah potensial longsor berada di Cerme, Prajekan, Tlogosari, juga Klabang.

Wilayah lain yang juga menyimpan area rawan longsor adalah Situbondo. Di wilayah ini, trdapat tiga area yang terklasifikasi tinggi bagi peluang terjadinya longsor, yakni Asembagus, Banyuputih barat, dan Arjasa. Secara kasar dalam peta rawan gerakan tanah itu tergambar, daerah yang potensial longsor di Jatim bagian barat itu berada di dekat selatan, dan semakin ke timur, kawasan rawan itu semakin mendekati pantai utara.

Kusdinar menjelaskan bahwa di tahun-tahun yang lalu, Jawa Barat (Jabar) selalu memegang rekor sebagai daerah yang paling berpeluang dilanda longsor. Biasanya, longsor di Jabar ini juga menelan korban jiwa yang tidak sedikit. ''Tapi sekarang Jabar sudah tidak lagi seperti itu,"'' ujar Kusdinar. Meski kawasan yang masuk kategori rawan tidak banyak berubah, namun kejadian longsor di Jabar belakangan ini terus menurun. Kenyataan ini, menurut dia, tidak lepas dari gencarnya program sosialisasi mengenai kawasan rawan longsor kepada masyarakat.

Wilayah yang masuk dalam kategori rawan longsor di Jabar itu antara lain berada di Cianjur bagian selatan, Sukabumi bagian selatan, Garut baagian selatan, sebagian wilayah di Kabupaten Kuningan, dan beberapa wilayah lain. Daerah yang berpeluang besar terjadi longsor di Jabar juga bisa ditemui di Kabupaten Purwakarta (wilayah Plered), Kabupaten Sumedang (wilayah Paseh timur), dan beberapa wilayah lain.

Peta rawan longsor juga menggambar daerah yang berpotensi terjadinya musibah tersebut di Provinsi Banten. Kawasan Ciomas tengah dan Mancak selatan di Kabupaten Serang, serta wilayah Menes utara di Pandeglang termasuk daerah rawan longsor. Kusdinar juga mengungkapkan bahwa di Sumatra juga terdapat Sesar Semangko yang memanjang dari Lampung hingga Aceh. Wilayah yang dilalui sesar ini, menurut dia, juga menjadi kawasan yang berpotensi longsor. Karena itu, penduduk yang tinggal di sepanjang sesar ini pun harus selalu waspada, terutama di musim hujan.

''Pada intinya, semua provinsi di Indonesia ini memiliki kawasan yang rawan bencana geologi,'' ungkap dia. Buktinya, pada peta terlihat semua provinsi memiliki kawasan yang berwarna merah. Secara lengkap, peta kawasan rawan bencana geologi ini bisa diakses di situs portal.vsi.esdm.go.id. Kusdinar menambahkan bahwa penentuan kawasan rawan ini dilakukan dengan menggabungkan peta gerakan tanah, serta peta curah hujan yang dikeluarga Badan Meteorologi dan Geofisika.

Dia juga menekankan bahwa bencana geologi itu memiliki sifat perulangan. Karena itu, penduduk yang tinggal di wilayah yang pernah dilanda longsor, pada musim hujan ini juga harus waspada karena bencana serupa bisa terulang. Staf di Bidang Pengamatan Gempa Bumi dan Gerakan Tanah PVMBG, Suranta, menambahkan bahwa pada Januari 2008 mendatang, kecenderungannya tidak jauh berbeda dari bulan ini. Artinya, penduduk di kawasan yang pada bulan Desember 2007 ini masuk dalam wilayah rawan, pada bulan mendatang juga harus tetap waspada. irf

Ikhtisar :

• Kawasan Sesar Semangko di Sumatra Kusdinar juga menjadi kawasan yang berpotensi longsor.
• Bencana geologi memiliki sifat perulangan. Karena itu, penduduk yang tinggal di wilayah yang pernah dilanda longsor harus waspada.
  

Sumber :
http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=318253&kat_id=13

Jumat, 28 Desember 2007

Di Balik Banjir dan Longsor

Di Balik Banjir dan Longsor

Oleh : Hadi S Alikodra, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Bogor

Berpuluh tahun lalu, sudah diprediksi banjir dan longsor akan menimpa Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Penyebabnya jelas: Penebangan hutan semena-mena tanpa kendali. Hutan di Pulau Jawa nyaris gundul. Juga Sumatra. Kalimantan dan Sulawesi sedang dalam proses penggundulan. Papua sudah mulai digunduli.

Tiap tahun banjir dan longsor terus terulang. Lantas, kenapa peristiwa yang tragis yang menimbulkan ratusan korban itu terus terjadi dan terjadi bahkan makin besar dan luas skalanya? Kita ini seperti sebuah bangsa yang sedang dilanda penyakit amnesia massal. Sebelum ada bencana, semua orang seperti lupa bahwa banjir dan longsor yang setiap tahun terjadi itu penyebabnya kerusakan hutan. Jika banjir dan longsor menerjang kita, baru kita ingat dan menyesal. Setelah itu lupa dan ramai-ramai merusak hutan lagi.

Karena setiap tahun terjadi, tragedi banjir bandang dan longsor sepertinya dianggap sepi-sepi saja. Beda dengan terorisme di Bali dan Jakarta yang gemanya mengguncang dunia, banjir bandang dan longsor di Jember dan Banjarnegara yang menewaskan jiwa manusia lebih banyak dari bom Bali pertama dan kedua nyaris tak ada gemanya. Para pembesar di Jakarta pun tidak segera meresponsnya. Apalagi AS dan Australia. Padahal, bila dilihat dari intensitas bencana dan jumlah korban pertahun, bencana alam banjir dan longsor tersebut korbannya lebih banyak dan daya rusaknya lebih dahsyat. Rasanya tak salah, jika Isac Asimov--penulis buku Our Anggry Earth menyatakan bencana alam akibat ulah manusia bisa disepadankan dengan aksi terorisme.

Nasib hutan lindung

Di berbagai wilayah Indonesia, kondisi hutan lindung sangat memprihatinkan. Ada hutan lindung yang tinggal namanya saja karena nyaris habis dibabat para pencuri yang kerja sama dengan oknum aparat pemerintah; ada hutan lindung yang telah berubah jadi perkebunan kopi, coklat, bahkan pisang sehingga fungsi "lindungnya" terhadap pergeseran tanah hilang; ada pula hutan lindung yang dibelah jalan raya yang memudahkan transportasi illegal logging, dan masih banyak lagi.

Bencana longsor dan banjir bandang yang kerap terjadi di Aceh dan Sumatra Utara, misalnya, adalah akibat alih fungsi hutan lindung dan pembabatan liar (illegal logging) di kawasan hutan tersebut. Masih terbayang dalam ingatan kita, tragedi banjir bandang di Sungai Bohorok yang meluluhlantakkan kawasan wisata di Bukit Lawang, Sumut, yang merenggut korban lebih dari 200 orang, November 2003. Penyebabnya tak lain, adalah penggundulan hutan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Sampai saat ini, ironisnya, proses penggundulan itu masih terus terjadi. Tragedi Bohorok yang menghancurkan ribuan rumah dan fasilitas umum itu, rupanya belum cukup untuk menjadi peringatan akan bahaya deforestasi.

Kondisi itu diperparah penebangan kayu oleh perorangan maupun korporasi, legal maupun ilegal. Menhut MS Kaban, misalnya, menyatakan bahwa pencurian kayu tiap tahun nilainya mencapai angka Rp 60 puluh triliun lebih. Uang sebesar itu amat besar nilainya jika dipakai untuk mengatasi kemiskinan. Lantas, siapa yang melakukan pencurian kayu besar-besaran itu? Kaban ternyata tak bisa berbuat banyak. Sebab pelakunya demikian banyak dan kompleks jaringannya, mulai rakyat kecil, pengusaha sampai pejabat pemda, polisi, tentara, dan lain sebagainya. Jaringan ilegal logging merupakan fenomena vicious circle yang melibatkan banyak pihak. Jika tidak ada tindakan "revolutif" yang ekstrakeras dan ekstrayudisial (tembak langsung pelaku ilegal logging seperti zaman penembakan misterius), niscaya pencurian kayu sulit dihentikan.

Realitas kehancuran

Isac Asimov dan Frederck Pohl dalam bukunya Our Angry Earth menyatakan: Sebagian besar manusia sulit menyadari realitas kehancuran lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Hal ini terjadi karena penghancuran-penghancuran lingkungan hidup itu terjadi bersaman dengan proses-proses yang sedang mereka kerjakan sendiri yang konon tujuannya untuk membangun masa depan. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya: Tragedi masa depan itu sedang berjalan di depan kita dan kita sendiri yang menjalankannya.

Apa yang ditulis Asimov-Poh benar. Berbagai tragedi lingkungan yang kini sedang terjadi seperti kenaikan suhu atmosfer bumi, polusi, deforestasi, dan mewabahnya penyakit berbahaya sebenarnya merupakan hasil dari perbuatan manusia sendiri. Ironisnya sebagian besar manusia tak menyadari hal tersebut. Problem lingkungan hidup masih sering dianggap sebagai persoalan kaum elite yang sulit diikuti oleh kaum alit (kecil).

Padahal dampak kerusakan lingkungan--seperti banjir bandang dan tanah longsor--paling banyak menyengsarakan kaum alit. Namun, ketika kaum elite dan kaum alit berusaha untuk mengatasi problem kehancuran lingkungan, seringkali yang terjadi adalah sebaliknya: Memunculkan problem lingkungan baru. Ironisnya yang menjadi korban adalah lingkungan itu sendiri. Dalam bahasa Asimov, itulah yang disebut vicious circle (lingkaran setan) kerusakan lingkungan.

Bencana banjir yang meluas di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi bulan Desember dan Januari ini penyebabnya yang signifkan, di samping penebangan hutan yang semena-mena adalah "pengalihfungsian" hutan untuk tanaman perkebunan (sawit, kopi, coklat, teh, dll) yang "nota bene" merupakan proyek ekonomi jangka pendek. Proyek ekonomi ini juga sering "menipu" rakyat agar ikut menggunduli hutan. Dan, masyarakat yang miskin itu biasanya mengikuti permintaan para juragan kayu dan perkebunan itu. Lalu, jika penghancuran hutan itu mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan lonsor seperti sekarang ini, yang menjadi korban adalah rakyat miskin di desa maupun di kota. Para petinggi dan pembuat kebijakan hanya ikut bersedih dari jauh.

Hutan dan lingkungan yang asri adalah sebuah tumpuan harapan masa depan. Ketika manusia modern tengah dikepung oleh pelbagai macam bencana--seperti global warming, piolusi, badai, banjir, dan longsor--maka keberadaan hutan yang luas dan lestari merupakan sebuah keniscayaan untuk meng-counter kedatangan bencana-bencana tersebut. Dunia telah mengusung "Protokol Kyoto" dan "Bali Roadmap" untuk menghijaukan bumi demi mengurangi emisi gas karbon dioksida (gas rumah kaca). Sayangnya, kondisi tersebut tidak dibarengi kesadaran publik untuk memelihara dan melestarikan hutan.

Sudah saatnya pemerintah membentuk semacam tim atau komisi lintas departemen guna menjaga kelestarian hutan. Melihat keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi, tampaknya komisi seperti itu perlu dibentuk untuk memberantas para perusak hutan. Tanpa adanya komisi yang kuat dan bertanggungjawab langsung kepada presiden, niscaya kerusakan hutan sulit dicegah. Soalnya para perusak hutan sudan merupakan mafia yang melibatkan semua pihak, termasuk pengusaha, penguasa, politisi, TNI, dan lain-lain.

Dan yang terakhir, sebetulnya pelestarian hutan tropis Indonesia punya nilai ekonomi tinggi. Dengan mengaitkan clean development mechanism yang diusung Protokol Kyoto, pemerintah Indonesia sebenarnya bisa mendapatkan "pembayaran karbon" yang nilainya cukup besar. Ini karena hutan tropis Indonesia telah ditetapkan PBB sebagai paru-paru dunia yang dapat menyerap karbon dioksida (gas rumah) kaca yang selama ini dianggap sebagai penyebab global warming. Belum lagi sejumlah negara kreditor pernah menawarkan penghapusan utang dengan imbalan pelestarian lingkungan dan hutan. Filipina, Brasil, dan Argentina misalnya sudah mendapatkan pengurangan utang dengan mekanisme seperti itu. Kenapa Indonesia tidak?

Ikhtisar :

• Masyarakat mudah melupakan bencana alam padahal dampaknya melebihi terorisme।
• Kerusakan, termasuk di hutan lindung, melibatkan semua kalangan; rakyat, pejabat, polisi, tentara
• Perlu komisi khusus lintas departemen untuk menjaga kelestarian alam.
  
  

Sumber :
http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=319201&kat_id=16
Selasa, 08 Januari 2008