Tujuh Negara Danai Program REDD di Indonesia
Jakarta (ANTARA News) - Tercatat telah ada tujuh negara yang mendanai program "Reducing Emmisions from Deforestation in Development Countries" (REDD) di Indonesia.
"Hingga saat ini ada tujuh negara yang memberikan sokongan dana untuk REDD," kata Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Departemen Kehutanan (Dephut), Sunaryo, kepada ANTARA di Depok, Jabar, minggu ini.
Dikatakannya dukungan dana diberikan berupa bantuan dan pinjaman lunak.
Beberapa negara yang memberikan dukungan dana dalam bentuk sumbangan untuk pelaksanaan program pengurangan emisi akibat deforestasi di Indonesia adalah Australia, Norwegia, Jerman, dan Inggris.
Sedangkan negara yang memberikan dana berupa pinjaman lunak untuk program ini, Jepang dan Perancis.
"Terakhir Korea Selatan, yang memberikan dukungan dana dalam bentuk sumbangan untuk program CDM (clean development mecanishem)," ujar dia.
Lebih lanjut, Sunaryo menjelaskan bahwa dukungan dana yang diberikan dipergunakan untuk mendukung operasional pemeliharaan hutan secara lestari.
Kegiatan-kegiatan pemeliharaan tersebut, ujar dia, melibatkan masyarakat. Selain itu dana dipergunakan untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat yang pada intinya menjaga kelestarian hutan guna mengurangi emisi karbon.
"Sekarang ini memang masih berupa 'pilot project' di beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Palembang. 'Proyek Percontohan' ini belum begitu luas memang, paling tidak 100.000 hektare," katanya.
Sunaryo juga menjelaskan bahwa 'soft loan' atau pinjaman lunak memang dipergunakan untuk menutup defisit anggaran secara keseluruhan. Imbalnnya adalah Indonesia harus menjaga hutannya. (*)
Sumber :
http://www.antara.co.id/arc/2009/1/4/tujuh-negara-danai-program-redd-di-indonesia/
4/01/09 16:34
Jumat, Januari 16, 2009
Tujuh Negara Danai Program REDD di Indonesia
Kamis, April 03, 2008
Makin Paham Perubahan Iklim, Orang Makin Apatis
Makin Paham Perubahan Iklim, Orang Makin Apatis
Jakarta, Senin - Semakin tahu seseorang tentang fenomena perubahan iklim, tampaknya kian tak mau ambil peduli alias apatis. Demikian hasil survei lewat telpon yang dilakukan oleh dua peneliti ilmu politik dari Universitas Texas A&M, Amerika Serikat. Penelitian yang melibatkan 1.093 responden ini mendapati tren apatis, dan hal itu diungkapkan dalam jurnal ilmiah berjudul "Risk Analysis" edisi teranyar, Senin (31/3).
"Semakin paham responden kami tentang isu perubahan iklim, mereka semakin sadar bahwa mereka sebagai pribadi sangat bertanggungjawab atas fenomena ini, tapi mereka di sisi lain juga semakin tidak mau peduli terhadap pemanasan global," demikian dikutip dari hasil penelitian berjudul "Kemanjuran Pribadi, Informasi Lingkungan Hidup, dan Perilaku Menyikapi Pemanasan Global dan Perubahan Iklim di Amerika Serikat" itu.
Kajian ini menunjukkan bahwa ketika para ahli sudah berhasil memompa pehamanan publik AS tentang isu perubahan iklim, yang terjadi justru penurunan rasa tanggung jawab terhadap pemanasan global. Menurunnya perhatian publik Amerika terhadap tanggungjawab mereka terjadi tepat ketika kampanye perubahan iklim demikian meledak, salah satunya lewat film "An Inconvenient Truth and Ice Age: The Meltdown" serta curahan perhatian media untuk isu ini.
Para peneliti, Paul M Kellstedt dan Arnold Vedlitz, dosen ilmu politik di Texas A&M menyebutkan bahwa hasil penelitian mereka memang sedikit di luar perkiraan awal. Kellstedt menjelaskan, fokus penelitian ini bukan untuk menakar seberapa paham publik Amerika terhadap isu pemanasan global, tapi untuk mencari tahu apakah mereka lebih peduli seiring dengan taraf pemahaman mereka tersebut. "Berangkat dari situ, kami tidak punya ekspektasi soal tingkat pemahaman publik tentang pemanasan global," katanya. Tapi, Kellstedt menambahkan, temuan ini justru menunjukkan bahwa semakin paham seseorang soal perubahan iklim, mereka justru merasa makin tidak wajib bertanggungjawab atas fenomena berubahnya iklim dan ini sangat mengejutkan.
"Kami berharap hal yang sebaliknya terjadi, tapi nyatanya kondisi di lapangan tidak demikian adanya. Hasil penelitian kami, yang memang masih minim dalam hal responden, menampakkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepedulian publik terhadap perubahan iklim," katanya. (ANT/WAH)
Sumber :
Senin, 31 Maret 2008 | 18:49 WIB
Rabu, April 02, 2008
Dampak Perubahan Iklim, Perempuan Pikul Beban Paling Berat
Dampak Perubahan Iklim, Perempuan Pikul Beban Paling Berat
Reporter : Cornelius Eko Susanto
Meutia menuturkan, pekerjaan di keluarga dan masyarakat terutama di daerah pedesaan misalnya, umumnya terbagi menurut gender. "Perempuan terkena dampak yang lebih buruk lagi dari keadaan (perubahan iklim) ini mengingat peran gendernya dan posisinya di dalam keluarga dan masyarakat," kata Meneg PP dalam acara Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender di Kementerian Lingkungan Hidup,
Menurut Meutia, contoh peran gender misalnya, para perempuan memikul tanggung jawab utama untuk mengumpulkan air dan bahan bakar serta menyediakan pangan untuk keluarga mereka. Disamping itu, berbagai kebijakan yang mengurangi akses ke pasokan air bersih, tingginya polusi, privatisasi jasa air dan meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan beban pada perempuan meningkat secara drastis. "Perempuan dari keluarga miskin sering menempuh perjalanan jauh dari rumah untuk mencari sumber air," sebutnya. Kemungkinan dampak lainya, lanjutnya, anak-anak perempuan juga berpotensi untuk terpaksa berhenti sekolah untuk membantu mengambil air, memasak dan menyiapkan makanan di rumah.
Untuk itu, Meutia mengimbau agar berbagai pihak perlu untuk menyertakan perempuan secara aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut lingkungan. Ia juga meminta agar semua kebijakan untuk pembangunan yang berkelanjutan diintegrasikan dengan kepedulian terhadap perempuan dan berperspektif gender. Selain itu, penting pula untuk memperkuat dan membentuk mekanisme di tingkat nasional, regional dan internasional untuk memperkirakan dampak pembangunan dan kebijakan lingkungan pada perempuan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengatakan, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat di Indonesia tidak membedakan antara peran perempuan dan laki-laki. "Semua manusia mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," kata Rachmat.
Rachmat memaparkan, kebijakan yang tidak membeda-bedakan tersebut dapat disimak antara lain dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 6 ayat (1) dari UU tersebut menyatakan, "Setiap manusia berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup".
Namun, lanjutnya, keberadaan kaum perempuan terkadang masih kurang mendapatkan perhatian misalnya dalam hal kesempatan untuk mengakses informasi atau penyuluhan tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan. "Padahal, beberapa kasus menunjukkan perempuan seringkali terkena dampak (pencemaran dan kerusakan lingkungan) yang lebih parah mengingat adanya sistem reproduksi yang membedakan perempuan dengan dengan laki-laki," ujarnya.
Rachmat menyontohkan, terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa residu DDT dapat mengendap dalam air susu ibu sehingga berpotensi membahayakan kondisi ibu dan anaknya. Ia juga menyayangkan masih adanya persepsi pada sebagian masyarakat bahwa undangan penyuluhan mengenai tata cara pertanian adalah hanya untuk laki-laki. Selain itu, contoh lainnya adalah sedikitnya peserta perempuan pada pelatihan penyemprotan pestisida padahal penyemprotan seringkali dilakukan oleh perempuan. (Tlc/OL-03)
Sumber :
http://www.mediaindonesia.com/
Rabu, 26 Maret 2008 20:39 WIB
Jumat, Maret 28, 2008
RI Desak G-8 Realisasikan Pengurangan Emisi Karbon
RI Desak G-8 Realisasikan Pengurangan Emisi Karbon
Demikian pandangan delegasi
Masmellyarti Hilman mengatakan, kelangsungan penanganan masalah lingkungan dan perubahan iklim sangat bergantung pada kerja sama kedua belah pihak antara negara maju dan berkembang dalam kerangka kerja yang konkret. "
Jepang selaku tuan rumah pertemuan G-8 sengaja mengundang negara berkembang seperti
Selain menteri lingkungan hidup, Jepang juga akan menjadi tuan rumah bagi pertemuan tingkat menteri keuangan pada 5-6 April mendatang dan menteri sumber daya dan energi, dimana seluruh hasil pertemuan tingkat menteri itu akan dijadikan masukan dan usulan dalam pertemuan puncak KTT G-8 pada Juli 2008 di Hokaido, Jepang.
"Keinginan untuk pengurangan emisi karbon hingga 50 persen seperti yang disepakati 50 tahun merupakan program yang terlalu jauh ke depan, sehingga membutuhkan program jangka menengah yang dijadikan indikator keseriusan semua pihak," katanya.
Masnellyarti Hilman berpendapat, negara-negara maju hingga saat ini masih terlihat masih menyatakan hal yang tersirat semata dan belum menunujukka realisasinya yang lebih jauh, sementara penanganan lingkungan dan perubahan iklim memerlukan langkah-langkah konkrit sekarang juga.
Sumber :
http://www.antara.co.id/arc/2008/3/16/ri-desak-g-8-realisasikan-pengurangan-emisi-karbon/
16/03/08 20:10
US$100 Juta Disiapkan Untuk Pilot Proyek Program REDD
US$100 Juta Disiapkan Untuk Pilot Proyek Program REDD
Reporter : Fardiansah Noor
Jakarta--MI: Departemen Kehutanan akan menjadikan lima hingga delapan daerah sebagai pilot proyek program REDD (reduksi emisi, deforetasi dan degradasi) sebagai kelanjutan dari konferensi perubahan iklim di Bali beberapa waktu lalu. "Bisa di Papua, Aceh, Kalimantan, atau juga di Maluku. Jumlah danma yang disiapkan cukup besar yaitu hampir mendekati US$100 juta untuk persiapan sampai 2012 nanti," kata Menteri Kehutanan MS Ka'ban seusai pembukaan rapat kerja nasional Departemen Kehutanan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta, Kamis (27/3).
Untuk luas hutan yang akan dimanfaatkan, menurut Ka'ban, masih harus diteliti. Luasan lahan akan ditentukan setelah melihat tingkat degradasi dan deforestasinya.
Ka'ban menambahkan saat ini sedang dipersiapkan persyaratan-persyaratan, teknik perhitungan dan sistem akuntansi yang diperlukan untuk menunjukkan proyek tersebut. Sehingga diharapkan pada Agustus 2008 sudah dapat ditetapkan daerah-daerah yang memenuhi syarat. (Far/OL-06)
Sumber :
http://www.mediaindonesia.com/
Kamis, 27 Maret 2008 14:37 WIB
Laut Es Kutub Utara Masih Hadapi Ancaman
Laut Es Kutub Utara Masih Hadapi Ancaman
Washington--MI: Dengan menggunakan pengamatan satelit paling akhir, para peneliti NASA dan yang lain, Selasa (18/3), melaporkan Kutub Utara masih berada di atas ‘es tipis’ dalam masalah lapisan laut es di wilayah tersebut. Musim dingin yang-lebih-dingin di sebagian wilayah Kutub Utara tahun ini telah menghasilkan peningkatan di daerah laut es baru, sementara laut es lama yang berlangsung selama beberapa tahun terus merosot.
Laut es Kutub Utara berkembang dan berkurang setiap musim. Pada Maret tahun ini, peralatan di beberapa satelit AS memperlihatkan perkembangan laut es maksimum meningkat sebesar 3,9 persen dibandingkan dengan priode yang sama tiga tahun sebelumnya, tapi masih berada di bawah jumlah rata-rata jangka panjang sebesar 2,2 persen.
Bertambahnya luas es terjadi di berbagai daerah tempat temperatur permukaan lebih dingin dibandingkan temperatur rata-rata sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, daerah es abadi merosot hingga batas minimum sepanjang masa.
Para ilmuwan tersebut mengatakan mereka percaya bahwa daerah laut es yang bertambah pada musim dingin tahun ini terjadi karena kondisi cuaca belakangan ini, sementara berkurangnya es abadi mencerminkan kecenderungan pemanasan iklim jangka-panjang dan akibat dari meningkatnya pencairan selama musim panas dan gerakan lebih besar es lama ke luar Kutup Utara.
Laut es abadi lapisan es sepanjang tahun yang telah lama ada dan tetap ada sekalipun ketika laut es musiman yang berumur pendek di sekitarnya mencair pada musim panas hingga ke batas minimumnya. Laut es abadi lah, yang tersisa dari masa pencairan musim panas, yang telah merosot dengan cepat dari tahun ke tahun dan yang telah mendapat perhatian dan pusat penelitian dari para ilmuwan.
Menurut data microwave yang diproses NASA, meskipun es abadi dulu mencapai 50 persen hingga 60 persen Kutub Utara, kini es itu menyelimuti kurang dari 30 persen pada tahun ini. Es yang sangat tua yang tetap berada di Kutub Utara selama setidaknya enam tahun terdiri atas 20 persen daerah Kutub Utara pada pertengahan hingga akhir 1980-an, tapi pada musim dingin tahun ini es tersebut berkurang jadi hanya 6 persen. (Xinhua/Ant/OL-2)
Sumber :
http://www.mediaindonesia.com/
Rabu, 19 Maret 2008 11:01 WIB
TV Australia Tayangkan Subak Bali
TV Australia Tayangkan Subak
Dalam tayangan program acara yang dibawakan Dr Graham Phillips itu, Subak digambarkan sebagai sebuah kearifan lokal masyarakat
Subak telah ada sejak 500 tahun lalu. Menurut TV ABC, sistem pengairan ini merupakan yang tertua yang pernah ada di bumi. Kearifan masyarakat Hindu Bali dalam menghargai air seperti tecermin dalam sistem kerja sama pembagian air Subak ini digambarkan dengan sangat positif dan disandingkan dengan peran Bali sebagai tuan rumah Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dengan segala dinamika yang menyertai, Desember 2007 lalu.
Budaya sistem pengairan sawah terasiring di Pulau Bali yang sudah bertahan selama ratusan tahun itu dikontraskan dengan bagaimana para anggota delegasi dari 190 negara bertemu untuk merumuskan kesepakatan global tentang masalah pengurangan emisi karbon yang telah menyebabkan bumi semakin panas.
Reporter Program Acara Catalyst Mark Horstman menggali pesan kearifan budaya Subak masyarakat
Sumber :
http://www.mediaindonesia.com/
Kamis, 13 Maret 2008 22:36 WIB
Rabu, Februari 27, 2008
Australia : Emisi Karbon Terus Bertambah
Wong mengatakan bahwa angka tersebut baik untuk Australia dan menunjukkan adanya penurunan dalam perkiraan emisi karbon walaupun hal itu terus berlangsung meningkat hingga mencapai 120 persen dari tingkat emisi karbon pada tahun 1990 pada masa menjelang tahun 2020. "Kita sepatutnya tidak bergembira atas kenaikkan polusi rumah kaca di Australia," kata ahli iklim John Connor dari Institut Iklim Australia.
Bagian bumi yang paling kering Australia juga negara pengekspor batu-bara terbesar di dunia dengan ekonomi yang bergantung pada bahan bakar bbm dimana 80 persen listrik berasal dari pusat-pusat pembakaran batu-bara. Australia bertanggung jawab atas 1,2 persen emisi karbon global, namun tetap menjadi salah satu negara penghasil polusi terbesar per kapita.
Pemerintahan terdahulu, pemerintahan Konservatif dalam perundingan Protokol menyetujui untuk menetapkan target emisi sebesar 108 persen pertambahan menjelang tahun 2012 namun kemudian menolak untuk meratifikasi perjanjian tersebut, dengan alasan target sebesar itu tidak adil dan akan mengganggu perekonomian negara.
Namun Perdana Menteri yang sekarang Kevin Ruud telah meratifikasi Protokol Kyoto mengenai perubahan iklim pada Desember lalu sebagai kebijakannya yang pertama setelah diangkat sebagai pm sehingga kini Amerika Serikat adalah satu-satunya negara maju yang tajk mau menanda-tangani perjanjian Kyoto.
Laporan mengenai emisi karbon yang diterima Selasa telah memperlihatkan keputusan pemerintah untuk menghentikan penebangan dan pembersihan lahan merupakan alsan utama mengapa Australia dapat mencapai target Protokol Kyoto dengan sebagian besar sektor lain melakukan penambahan polusi karbon yang cukup besar.
Emisi dari pusat-pusat enerji termasuk tenaga listrik akan bertambah 56 persen dari tingkat emisi 1990 menjelang 2012 dan akan mencapai 64 persen pada tahun 2020. Emisi dari trasportasi diproyeksikan untuk menncapai kenaikan sebesar 42 persen dari tingkat emisi karbon tahun 1990 pada tahun 2012 dan dengan pertambahan 67 persen pada tahun 2020. Sementara sektor industri akan mengalami peningkatan 49 persen pada tahun 2012 dan 95 persen pada tahun 2020.
Emisi rumah kaca dari pemanfaatan lahan dan hutan akan turun 68 persen dari tingkat emisi karbon pada tahun 1990 pada tahun 2012 dan tetap stabil mulai dari tahun 2010 hingga 2020, demikian laporan itu dalam hitungan perkiraaan. Sementara emisi per kapita akan turun sebesar 13 persen dari tingkat emisi tahun 1990 dari 33 ton menjadi 28 ton pada tahun 2012 akan naik menjadi 29 persen per orang pada 2020, laporan itu mengatakan. "Kami menyadari masih banyak yang harus dilakukan ," kata Wong sambil menambahkan Austlia berencana untuk memperkenalkan sistem insentif karbon kepada pihak pengusaha dalam bentuk uang bagi yang berhasil mengurangi emisi karbon dalam usahanya. (Rtr/Ant/OL-03)
http://www.mediaindonesia.com/
Rabu, 27 Februari 2008 02:56 WIB
Rabu, Februari 20, 2008
Indonesia Tandatangani Kerjasama Lingkungan dengan Finlandia
Indonesia Tandatangani Kerjasama Lingkungan dengan Finlandia
Jakarta, (Analisa) - Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah Finlandia di bidang lingkungan dan antisipasi perubahan lingkungan sebagai tindak lanjut konferensi internasional tentang perubahan iklim di Bali pada 2007.
Perjanjian kerjasama antara dua negara tersebut ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dan rekannya dari Finlandia Paavo Vayrynen di Istana Merdeka Jakarta, Senin. "Kerjasama terkait isu perubahan iklim merupakan tindaklanjut dari pertemuan di Bali beberapa waktu lalu," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers bersama Presiden Finlandia Tarja Halonen usai menyaksikan penandatanganan perjanjian tersebut.
Presiden Yudhoyono menambahkan, sebelumnya antara Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan Finlandia di bidang kehutanan dan lingkungan. Dengan penandatanganan itu, Presiden mengharapkan kerjasama akan semakin baik.
Sementara itu Presiden Finlandia Tarja Halomen mengatakan, hubungan kerjasama antara kedua negara akan semakin meningkat. "Konferensi di Bali bagi kami adalah suatu hal yang baik dan saya berharap kita dapat menentukan langkah-langkah kerjasama dalam program pembangunan yang berkelanjutan," tegasnya.
Kerjasama antara Indonesia dan Finlandia yang baru saja ditandatangani antara lain menyepakati suatu upaya bersama untuk mengurangi efek gas rumah kaca dalam penanganan pemanasan global. Juga dibahas mengenai pengembangan kerjasama yang sudah terjalin dalam bidang kehutanan termasuk dalam pembagian pengalaman dalam pengusahaan hutan.
Kedua negara juga menyetujui bahwa ada keterkaitan antara perubahan iklim, ketersediaan energi, keberlanjutan hutan, pembangunan berlanjut dan kemiskinan. Indonesia dan Finlandia menyetujui pentingnya kerjasama antar negara untuk menyeimbangkan usaha untuk menangani perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
Pembentukan manajemen kehutanan yang berlanjut, pembangunan komunitas berbasis kehutanan, kerjasama penanganan perubahan iklim global merupakan sejumlah aktivitas yang akan dikembangkan berdasarkan kerjasama tersebut. (Ant)
Sumber :
http://www.analisadaily.com/
18 Februari 2008
Senin, Februari 18, 2008
Risiko Kematian akibat Pemanasan Global
Risiko Kematian akibat Pemanasan Global
PEMANASAN global bukan hanya merusak bumi. Studi kesehatan menyebutkan temperatur dan tingkat ozon yang tinggi meningkatkan risiko kematian yang disebabkan penyakit jantung dan stroke. Para periset menyatakan pemanasan global bisa meningkatkan jumlah orang yang meninggal karena kasus-kasus kardiovaskular, yakni kasus-kasus kesehatan yang berkaitan dengan gangguan jantung dan pembuluh darah.
Pemimpin riset dari School of Medicine di University of California, Amerika Serikat, Cizao Ren, menegaskan, temperatur dan ozon merupakan dua faktor utama yang menyebabkan kematian akibat kasus kardiovaskular. Ia memperkirakan, masalah itu akan bertambah parah seiring dengan bertambah panasnya bumi. "Meningkatnya temperatur dan polusi udara akan sangat memengaruhi kesehatan penduduk dunia," ujarnya.
Tim riset Ren meneliti hampir 100 juta orang yang tinggal di 95 daerah di seluruh Amerika Serikat dari Juni hingga September untuk studi nasional terhadap kematian dan polusi udara. Studi tersebut meneliti kaitan antara kesehatan dan polusi udara sejak 1987 hingga 2000. Dalam kurun waktu tersebut, empat juta orang meninggal dunia akibat serangan jantung dan stroke. Tim Ren membandingkan tingkat kematian itu terhadap perubahan temperatur dalam satu hari. Mereka menyimpulkan, ozon merupakan kaitan utamanya. Semakin tinggi tingkat ozon, semakin besar pula risiko kematian akibat kasus kardiovaskular yang terkait dengan tingginya temperatur.
Saat tingkat ozon berada pada level terendah, temperatur meningkat sebesar 10 derajat. Itu berarti jumlah kematian akibat penyakit jantung dan stroke meningkat juga sebanyak 1%. Saat tingkat ozon pada level tertingginya, jumlah kematian akibat penyakit jantung dan stroke meningkat lebih dari 8%.
Terkena paparan ozon dalam jumlah tinggi dapat memengaruhi saluran pernafasan dan sistem syaraf. Itu akan menyebabkan orang menjadi rentan terhadap efek dari perubahan temperatur.
Pemanasan global akan meningkatkan temperatur dan tingkat polusi karena temperatur yang tinggi akan berakibat tingginya produksi ozon. (Wey/M-2)
Sumber :
http://www.mediaindonesia.com/17 Januari 2008.
Minggu, Februari 17, 2008
Indonesia Desak Kerja Keras Dunia Atasi Perubahan Iklim
Indonesia Desak Kerja Keras Dunia Atasi Perubahan Iklim
NEW YORK, SELASA - Indonesia meminta seluruh negara di dunia bekerja lebih keras menjalankan Bali Action Plan, yaitu rencana global yang disepakati dalam Konferensi Perubahan Iklim di Bali pada 2007 untuk mengatasi masalah perubahan iklim dunia. Seperti yang disampaikan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar di Markas Besar PBB, New York, Selasa (12/2), baik negara maju maupun negara berkembang harus benar-benar bertekad segara melaksanakan rencana aksi tersebut, mengingat waktu yang sudah mendesak.
"Harus diingat, kita hanya punya kesempatan yang singkat, yaitu hanya tahun 2008 dan tahun 2009 untuk membuat perincian empat tantangan, yaitu mitigasi, adaptasi, transfer teknologi dan pendanaan, termasuk dana untuk adaptasi dan masalah penebangan hutan," kata Rachmat ketika berbicara dalam sidang pleno Majelis Umum yang membahas masalah perubahan iklim. Menurut Menteri LH itu, negara-negara maju harus memimpin pelaksanaan Rencana Aksi Bali, namun ia juga menekankan pelaksanaan itu hanya dapat berhasil jika semua pihak, termasuk negara berkembang, sektor swasta, dan masyarakat ikut berpartisipasi dengan aktif. "Tindakan akan lebih banyak dilakukan negara berkembang sejalan dengan komitmen yang lebih ambisius dari negara-negara maju," ujarnya. Indonesia sendiri, kata Rachmat, akan terus memainkan peranan guna memastikan semua pihak yang berkepentingan bekerja sama mewujudkan komitmen dimulainya perundingan tentang perubahan iklim pada tahun 2009.
Konferensi Bali pada Desember tahun lalu yang diikuti oleh ribuan peserta dari 190 negara berhasil meletakkan dasar untuk merumuskan kerangka kerja baru setelah Protokol Kyoto berakhir tahun 2012. Peta Jalan Bali (Bali Road Map) yang juga disepakati pada konferensi tersebut memuat adanya pengakuan soal perlunya pengurangan gas buangan rumah kaca secara dramatis; protokol yang baru harus selesai pada tahun 2009 sehingga sudah dapat diterapkan mulai tahun 2012.
Peta tersebut juga mewajibkan negara maju untuk mengurangi emisi rumah kaca sementara negara berkembang diminta secara sukarela untuk melakukan hal yang sama; dan meminta ngera maju membagi teknologi ramah lingkungan kepada negara berkembang atau miskin untuk membantu mereka menghadapi dampak perubahan iklim. Dalam sidang Majelis Umum, Rachmat juga menyampaikan bahwa sebagai partisipasi pada tingkat nasional untuk menjalankan Rencana Aksi Bali, maka Indonesia telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Perubahan Iklim. RAN tersebut akan dijadikan sebagai panduan semua pihak di Indonesia dalam upaya menangani masalah perubahan iklim.
Indonesia juga saat ini membentuk Pusat Perubahan Iklim sebagai titik pangkal untuk melaksanakan rencana aksi nasional, memfasilitasi dan mengawasi bantuan teknis serta kerjasama dengan masyarakat internasional dalam mengatasi perubahan iklim. "Kalau Center (Pusat Perubahan Iklim, red) ini sudah ada, tidak akan ada lagi keadaan yang tumpang tindih apalagi tarik menarik antara satu sektor dengan sektor yang lain," kata Rachmat usai memberikan pernyataan di sidang Majelis Umum. "Ini adalah perwujudan konkret permintaan kita supaya ada kerja sama secara terintegrasi. Jadi kita tidak omong kosong. Kita minta seluruh dunia semuanya sama-sama terkoordinasikan dan kita sendiri juga sudah melakukan itu," tambahnya.(ANT/WAH)
Sumber :
http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.02.13.22095747&channel=1&mn=42&idx=44
Rabu, 13 Februari 2008 22:09 Wib
Perlu Kesadaran Bersama Atasi Pemanasan Global
Perlu Kesadaran Bersama Atasi Pemanasan Global
JAKARTA, RABU - Pemanasan Global atau Global Warming yang terjadi saat ini bukanlah suatu masalah yang dapat diselesaikan dengan cepat. Perlu kesadaran bersama untuk menyelesaikan masalah yang akan dirasakan dampaknya di seluruh dunia, termasuk indonesia.
Dampak perubahan iklim, seperti naiknya permukaan laut, akan menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Naiknya suhu laut mengakibatkan hasil perikanan akan menurun. Naiknya suhu udara akan meningkatkan berkembangnya penyakit. Peningkatan curah hujan akan meningkatkan banjir dan longsor, juga perubahan musim tanam, dan peningkatan penguapan serta peningkatan intensitas badai tropis akan menyebebakan rawan transpotasi.
"Menurut data yang diperoleh World Bank, sebagian negara berkembang yaitu 80 persennya kehilangan tiga kali hasil negaranya akibat perubahan iklim yang terjadi. 4,3 triliuan dollar AS, negara-negara berkembang mengalami kerugian akibat perubahan iklim," kata Ari Muhammad, Climate Policy and Adaptation Coordinator WWF, saat menjadi narasumber dalam diskusi mengenai pemanasan global yang diselenggarakan oleh Society of Indonesia Environmental Journalist (SIEJ) bekerja sama dengan World Wildlife Fund (WWF) di Bebek Bali, Taman Ria Senayan, Jakarta, Rabu (13/2).
Semuanya ini merupakan akibat dari perubahan iklim di Bumi yang dipicu kegiatan tidak ramah lingkungan di berbagai belahan dunia. Untuk mengatasinya sudah seharusnya menjadi tanggung jawab semua pihak. "Indonesia sendiri perlu perencanan aksi perubahan iklim yang menarik seluruh sektor dan berbagai stakeholder (pemangku kepentingan) untuk bersama-sama mengatasi masalah ini" ujar Sulistyowati, Asisten Deputi Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, Kementrian Lingkungan Hidup.
Pihaknya telah menyiapkan bentuk edukasi tentang masalah pemanasan global agar semua orang dapat mengetahui dan mempelajarinya sehingga sama-sama dapat mengerjakan begiannya masing-masing. Salah satunya dengan mengeluarkan buku yang berisi rencana aksi perubahan iklim yang memiliki lima bab.
Menurut Prof.Dr.Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS, Kepala pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor, ada tiga strategi yang harus dikembangkan dalam meminimalisasi dampak pemanasan global. Pertama, strategi kembali ke alam (back to nature) dengan menjaga kondisi alam agar tetap terpelihara dengan baik,. Kedua, strategi penyadaran masyarakat melalui kampanye, penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan terhadap lingkungan. Ketiga, strategi advokasi kebijakan pembangunan sehingga aspek pemanasan global masuk dalam kebijakan dan stategi pembangunan nasional, sehingga melalui kebijakan dan langkah nyata mampu menggerakan aparat pemerintah, swasta maupun masyarakat.
Dengan strategi-strategi yang dapat dilakukan bersama-sama oleh semua bagian masyarakat dapat menghasilkan keberhasilan Indonesia dalam melakukan adaptasi pemanasan global yang akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia. Karena posisi Indonesia yang sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi alam terbesar, diharapkan dapat mendukung program-program nasional maupun internasional dalam memerangi pamenasan global. "Mulailah dari hal-hal yang kecil dan itu akan membantu mengatasi pemanasan global" ujar Ari menutup wawancara.(M1-08)
Sumber :
http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.02.13.2143217&channel=1&mn=42&idx=44
Rabu, 13 Februari 2008 21:43 Wib
Sekjen PBB Serukan Kerjasama Atasi Pemanasan Global
Sekjen PBB Serukan Kerjasama Atasi Pemanasan Global
NEW YORK, SELASA - Kesepakatan untuk melawan pemanasan global yang dihasilkan dalam Bali Roadmap di Nusa Dua, Bali akhir tahun lalu mulai ditindaklanjuti. Debat dua hari diselenggarakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, AS untuk mendukung pakta baru yang akan diselesaikan pada 2009. "Jika 2007 merupakan tahun yang menjadi puncak agenda perubahan iklim, 2008 merupakan saatnya kita melakukan aksi bersama," ujar Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, Senin (11/2) waktu New York. Debat dua hari dihadiri sejumlah delegasi negara-negara anggota PBB, pengusaha, dan tokoh terkemuka.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut konferensi kerangka perubahan iklim (UNFCC) di bali yang dihadiri delegasi 190 negara. Konferensi tersebut telah menyepakati pembentukan cetak biru untuk mengendalikan perubahan iklim paling lambat akhir tahun 2009 untuki menggantikan Protokol Kyoto yang berakhir tahun 2012. "Konferensi menetapkan apa yang harus dilakukan, sekarang pekerjaan sebenarnya dimulai. Tantangannya besar. Kita memiliki waktu kurang dari dua tahun untuk menyusun kesepakatan tersebut berdasarkan data-data ilmiah yang ada," kata Ban.
Ban menyerukan kepada pemerintah, organisasi, dan individu di seluruh dunia untuk bahu-membahu membantu melanjutkan momentum yang tidak akan datang dua kali. Konferensi di Bali merupakan lompatan besar dalam usaha melawan perubahan iklim akibat pemanasan global yang mehairkan Bali Roadmap.
AS yang sebelumnya tidak meratifikasi Protokol Kyoto telah menyepakati Bali Roadmap. Komitmen AS sangat ditunggu-tunggu karena sebagai salah satu negara industri yang menyumbang emisi besar di dunia. Sebelum debat, Sekjen PBB sebelumnya telah merilis laporan baru yang menyatakan bahwa kerugian akibat pemanasan global akan mencapai 20 triliun dollar AS selama dua puluh tahun ke depan. Laporan ini akan menjadi salah satu topik perdebatan yang dihadiri sejumlah tokoh, seperti milyarder Inggris Richard Branson dan artis Daryl Hannah.(AP/WAH)
Sumber :
http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.02.12.19114864&channel=1&mn=42&idx=44
Selasa, 12 Februari 2008 19:11 Wib
Pemanasan Global Ancam Kepunahan Penguin Raja
Pemanasan Global Ancam Kepunahan Penguin Raja
WASHINGTON, SELASA - Dampak pemanasan global membuat penguin kehilangan habitat dan sumber kehidupannya. Penguin yang hidup dari memangsa ikan dan cumi-cumi di ujung utara Kutub Selatan (Antartika) terancam terus berkurang karena pasokan pangan mereka menurun seiring menghangatnya laut.
Penguin raja, spesies terbesar kedua setelah setelah penguin emperor, berada pada urutan atas rantai makanan di lingkungan hidup mereka di sub-Antartika. Spesies tersebut hidup dengan memangsa ikan kecil serta cumi-cumi dan bukan dari memangsa sejenis tiram, hewan laut berkulit keras yang disukai mamalia laut tersebut. Kondisi itu membuat penguin raja menjadi petunjuk yang baik mengenai perubahan dalam ekosistem mereka. Demikian laporan para ilmuwan yang diterbitkan di dalam Proceedings of the National Academy of Sciences edisi Februari 2008.
Para ilmuwan CNRS Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien di Strasbourg, Perancis, mempelajari penguin raja di Possession Island di bagian selatan Samudra Hindia selama sembilan tahun. Mereka mendapati bahwa tingginya temperatur permukaan laut di daerah tempat penguin itu menghabiskan musim dingin mengurangi banyak mangsa laut mereka yang tersedia, yang pada gilirannya mengurangi angka kelangsungan hidup penguin raja dewasa.
Studi mereka menemukan kemerosotan sembilan persen populasi penguin dewasa untuk setiap 0,26 derajat Celsius pemanasan permukaan air laut. Itu berarti, penguin tersebut dapat menghadapi resiko lebih besar dalam skenario pemanasan global saat ini, yang meramalkan peningkatan 0,2 derajat Celsius pemanasan permukaan air laut setiap dasawarsa selama 20 tahun mendatang.(ANT/WAH)
Sumber :
http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.02.12.17440411&channel=1&mn=42&idx=44
Selasa, 12 Februari 2008 17:44 Wib
Serupa Tapi Beda, Kutub Utara dan Selatan
Serupa Tapi Beda, Kutub Utara dan Selatan
JAKARTA, SENIN - Sebagian di antara Anda pasti sudah tahu bahwa penguin hanya ditemukan di Kutub Selatan. Jangan harap bertemu burung yang kelihatan imut-imut itu di kutub utara. Meski serupa, sama-sama daratan di ujung planet Bumi yang didominasi es, kutub utara dan kutub selatan menyimpan banyak perbedaan. Penguin hanya salah satu contoh perbedaan saja.
Wilayah es Arktik di kutub utara pada dasarnya merupakan lautan beku yang dikelilingi daratan yang sering disebut lingkaran Arktik (Arctic Circle). Sebaliknya, Antartika di kutub selatan adalah daratan benua dengan wilayah pegunungan dan danau berselimut es yang dikelilingi lautan.
Benua Antartika mengandung hampir 90 persen es di seluruh dunia. Jika dicairkan, seluruh es Antartika cukup untuk memenuhi tiga perempat kebutuhan air minum di seluruh dunia. Maka jangan heran kalau Pangeran Mohammed Al Faisal dari Saudi Arabia pernah berencana mengangkut 100 juta ton es dari Antartika ke negaranya. Benua Antartika jauh lebih dingin daripada Arktik sehingga bahkan terdapat lapisan es di sana yang tidak pernah meleleh sepanjang sejarah. Temperatur rata-ratanya -49 derajat Celcius. Suhu terdingin pernah tercatat pada 21 Juli 1983 sebesar -89,6 derajat Celcius di Stasiun Vostok, dekat kutub geomagnetik selatan. Sementara Arktik memiliki temperatur rata-rata lebih tinggi sekitar -34 derajat Celcius.
Karena suhu yang lebih hangat ini, terbentuknya lubang ozon di atas kutub utara tidak separah kutub selatan. Sebab, suhu yang lebih hangat menyebabkan pembentukan awan stratosfer yang merusak lapisan ozon lebih sedikit. Meski demikian, lapisan stratosfer di atas kutub utara mengalami pendinginan dari tahun ke tahun sehingga lubang ozon semakin besar. Mungkin tak akan sebasar lubang ozon di Antartika yang mencapai luas benua Eropa.
Daratan es yang didominasi lapisan es tipis di Arktik lebih mudah retak saat musim panas tiba. Bahkan, laporan terakhir menyebutkan, ratakan es telah melanda seluruh bagian Arktik saat tiba musim panas. Di Antartika retakan lapisan es melanda wilayah-wilayah tepian saja namun sekali lepas, pulau es yang mengapung bisa berlayar dari Antartika sampai ke Selandia Baru.
Sampai saat ini, wilayah Kutub Utara masih menjadi rebutan di antara negara-negara adikuasa. Russia sudah buru-buru mengklaim kekuasaannya di kutub utara dengan menancapkan bendera di dasar perairannya tahun lalu. Russia sudah menyipakan pengeboran gas di Lomonosov Ridge, barisan pegunungan bawah laut pada kedalaman 1920 meter untuk memperoleh 10 miliar ton gas. Tetapi, AS juga tak mau kalah dengan mengirim kapal pemecah es Coast Guard untuk memetakan kembali batas wilayahnya di Alaska sebelum lapisan es di sana terus menyusut karena pemanasan global. Badan Survei Geologi AS memperkirakan terdapat kandungan minyak di bawah Arktik sampai seperempat kandungan minyak dunia.
Meski Kutub Selatan diperkirakan juga menyimpan minyak terutama di sekitar Laut Ross, kemungkinan ditambang saat ini sangat kecil. Antartika telah mendapat perlindungan sesuai Traktat Antartika yang melarang siapapun melakukan segala bentuk eksplorasi minyak dan menjadikan Antartika kawasan damai serta riset bersama. Sepanjang sejarah, Antartika memang tidak pernah dikuasai siapapun dan tidak ada penduduk asli di sana. Kontras sekali dengan wilayah lingkaran Arktik yang terdapat beberapa kota berpenduduk seperti Barrow di Alaska, Tromso, Norwegia, serta Muramansk dan Salekhaard, Russia. Di kutub utaralah orang-orang Eskimo bermukim.
Selain itu juga, hanya di Arktik saja beruang kutub bisa ditemukan secara alami. Mungkin ini juga alasan paling kuat mengapa penguin yang hanya ditemukan di kutub selatan tidak pernah menggunakan sayapnya untuk terbang. Hidup di wilayah kekuasaan masing-masing, penguin dan beruang kutub sama-sama makan ikan dan menempati puncak rantai makanan.(LIVESCIENCE/WAH)
Sumber :
http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.21.16010512&channel=1&mn=53&idx=44
Senin, 21 Januari 2008 16:01 Wib
Perubahan Iklim Fokus Konferensi Kelautan Dunia
Perubahan Iklim Fokus Konferensi Kelautan Dunia
MANADO, JUMAT - Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah konferensi dunia untuk menghadapi dampak perubahan iklim global dalam World Ocean Conference (WOC). Kegiatan bertaraf internasional yang akan digelar di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), 11-15 Mei 2009 itu akan menjadi momentum penyelamatan dunia dari ancaman perubahan iklim. "Saatnya kita mengubah paradigma pembangunan dari daratan ke laut, karena terumbu karang di laut paling banyak menyerap CO2 dari permukaan bumi ini," kata kata Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Freddy Numberi, saat peletakan batu pertama pembangunan Grand Kawanua International City, di Manado, Jumat (18/1).
WOC atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia tentang kelautan akan menghadirkan puluhan kepala negara yang memiliki laut. Konferensi ini diharapkan dapat menghasilkan deklarasi serta roadmap penyelamatan laut. Indonesia akan menjadi pemain utama dalam upaya penyelamatan laut, karena perubahan iklim turut memberikan ancaman dunia, disebabkan es kutub utara dan selatan terus mencair. Masalah kriminalitas di laut seperti aksi illegal fishing yang turut merusak terumbu karang, merupakan salah satu andil besar terhadap ancaman laut, sehingga perlu diberikan perhatian serius dari semua pihak.
Menurut Numberi, Indonesia yang sebagian besar memiliki wilayah laut, memiliki terumbu karang sangat besar sekitar 257 ribu kilometer persegi, di wilayah konservasi 8,3 juta hektare. Wilayah ini mampu menyerap karbon dioksida (CO2) sebanyak 265 juta ton. "Besarnya aneka terumbu karang laut di Indonesia, perlu dijaga untuk menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim," ungkapnya.
Sebelumnya, Australia, Amerika Serikat dan enam negara anggota Coral Trade International (CTI), telah menyatakan dukungan untuk mengikuti WOC di Kota Manado. Bahkan AS telah memberikan bantuan anggaran sebesar 4,3 juta dolar AS dan 1,3 juta dolar dari Australia untuk Indonesia melalui penyelamatan kawasan laut dan konservasinya. Anggaran dari dua negara besar tersebut merupakan bagian dari pemantapan pelaksanaan WOC di Kota Manado.(ANT)
Sumber :
http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.18.18192766&channel=1&mn=42&idx=44
Jumat, 18 Januari 2008 18:19 Wib
2.000 Pulau Bakal Tenggelam
2.000 Pulau Bakal Tenggelam
JAKARTA, KAMIS - Akibat perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut, diperkirakan sekitar 2.000 pulau di Indonesia pada tahun 2030 akan tenggelam. Karena itu, berbagai upaya untuk memperlambat pemanasan global harus dilakukan. Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengatakan hal itu sebelum acara penyerahan Sinar Mas Global Warming Competition Award, Rabu (16/1) di Jakarta.
Rachmat Witoelar mengatakan, dalam catatan rata-rata tahunan, tahun 1998 memiliki rekor suhu terpanas mencapai 26,5 derajat Celsius, naik 1 derajat Celsius dari rekor sebelumnya. Meningkatnya pemanasan secara global ini memengaruhi permukaan air laut yang makin meningkat pula. Rachmat juga mengemukakan, hasil pemantauan tinggi permukaan air laut yang dilakukan pada 1925-1989 cenderung meningkat. Di Jakarta kenaikan permukaan air laut 4,38 milimeter per tahun, Semarang 9,27 milimeter per tahun, dan Surabaya 4,38 milimeter per tahun. Untuk memperlambat pemanasan global, banyak hal yang bisa dilakukan. Bagi kalangan pengusaha diimbau agar perusahaannya jangan mengeluarkan polusi ke udara. Di sisi lain harus menyiapkan dana dan melakukan upaya penghutanan kembali.
Dalam upaya membangun kesadaran bagi masyarakat mengenai dampak dari pemanasan global, Garin Nugroho dari PT Karya SET Film bekerja sama dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Sinar Mas mengadakan kegiatan workshop lingkungan hidup, lomba iklan layanan masyarakat, film, dan poster lingkungan hidup. (NAL)
Sumber :
http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.17.15485648&channel=1&mn=42&idx=44
Kamis, 17 Januari 2008 15:48 Wib
Al Gore: Perubahan Iklim Datang Lebih Cepat
Al Gore: Perubahan Iklim Datang Lebih Cepat
DAVOS, KAMIS - Mantan wakil presiden AS yang aktif melakukan kampanye lingkungan, Al Gore, menyatakan bahwa perubahan iklim terjadi lebih cepat dari prediksi terburuk selama ini. Hal tersebut disampaikannya di depan World Economic Forum di Davos, Swiss, Kamis (24/1). "Krisi perubahan iklim sungguh lebih buruk dan berlangsung lebih cepat daripada proyeksi IPCC yang paling pesimistik," ungkap Gore yang juga penerima Nobel Perdamaian 2007 bersama IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), salah satu organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Gore mencontohkan, ramalan-ramalan baru menunjukkan bahwa lapisan es di Kutub Utara mungkin hilang saat musim panas dalam lima tahun ke depan. Luas lapisan es di Kutub Utara yang meleleh terus bertambah setiap musim panas dalam beberapa dekade terakhir.
Perubahan iklim merupakan tema utama dalam pembahasan forum yang dihadiri wakil-wakil pemerintah dan industri. Kelaparan menjadi salah satu dampak yang juga mendapat perhatian khusus karena terkait lansgung dengan dampak perubahan iklim.(AFP/WAH)
Sumber :
http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.24.17212970&channel=1&mn=42&idx=44
Kamis, 24 Januari 2008 17:21 Wib
Kutub Utara Kehilangan Es Seluas 10 Kali Pulau Jawa
Kutub Utara Kehilangan Es Seluas 10 Kali Pulau Jawa
PARIS, KAMIS - Sepanjang dua tahun terakhir, wilayah Arktik di Kutub Utara kehilangan lapisan es seluas dua kali wilayah Prancis atau sepuluh kali luas Pulau Jawa. Demikian hasil pengukuran yang dilakukan National Centre for Scientific Research (CNRS) yang berbasis di Paris, Prancis.
Pada pengukuran yang dilakukan pada September 2007, lapisan es di Arktik hanya seluas 4,13 kilometer persegi atau turun dari 5,3 kilometer persegi dari setahun sebelumnya. Artinya, lapisan es yang hilang mencapai 1,17 kilometer persegi. Luas Pulau Jawa sendiri sekitar 130.000 kilometer persegi. "Tahun 2008 menjadi tahun kritis bagi setiap tingkatan, pelelahan ini mencapai jutaan berikutnya pada musim panas tahun 2008," kata Jean-Claude Gascard, direktur lembaga tersebut seperti dikutip dari AFP, Kamis (24/1). Gascard memimpin misi ekspedisi ilmiah Damocles menggunakan kapal Tara untuk menjelajahi Perairan Arktik selama 16 bulan berturut-turut.
Hampir seluruh wilayah Arktik mengalami pengurangan terus-menerus. Dalam 20 tahun terakhir, sudah 40 persen lapisan yang meleleh dengan rata-rata dari 1,5 meter hingga tiga meter. Kenaikan suhu atmosfer yang membuat musim panas lebih menyengat menjadi biang semakain cepatnya pelelahan lapisan es di Arktik. Para peneliti mencatat suhu udara sudah mencapai 10 derajat Celcius pada ketinggian antara 500 hingga 1000 meter. Bahkan, pada musim panas 2007, wilayah Northwest Passage, untuk pertama kalinya menjadin perairan terbuka. Padahal, wilayah tersebut dikenal sebagai daratan es yang senantiasa menghubungkan Eropa dan Asia sejak pengamatan dilakukan pada tahun 1978. Kementrian Lingkungan Kanada mengatakan kondisi tersebut berlangsung lima minggu dan sempat dilalui 100 kapal.(AFP/WAH)
Sumber :
http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.24.22012080&channel=1&mn=42&idx=44
Kamis, 24 Januari 2008 22:01 Wib
Pembangunan Berbasis Rendah Karbon Harus Segera Dilakukan
Pembangunan Berbasis Rendah Karbon Harus Segera Dilakukan
JAKARTA, KAMIS - Indonesia perlu segera menyiapkan strategi dan mengambil langkah nyata menuju pembangunan berbasis rendah karbon yang akan berdampak pada pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkualitas.Demikian pandangan yang disampaikan Institute for Essential Services Reform (IESR) dan WWF-Indonesia dalam diskusi “Developing Visions for Low Carbon Economy in Indonesia”, Kamis (31/1).
Pemanasan global dan perubahan iklim telah terjadi dan menimbulkan dampak multidimensi di tingkat global. Fenomena ini terjadi akibat pembangunan dan aktivitas ekonomi negara-negara maju selama dua abad terakhir dengan membakar bahan bakar fosil. Di saat yang bersamaan, terjadi perubahan tata guna lahan dan perusakan hutan yang meningkatkan volume gas-gas rumah kaca di atmosfer.
Produksi gas rumah kaca Indonesia mengalami kenaikan pesat dalam satu dekade terakhir. Sumber-sumber emisi terbesar berasal dari sektor energi (pembangkitan listrik, konversi energi, industri, dan transportasi) dan perubahan tata guna lahan (land-use change).
Studi yang dilakukan IESR dan WWF Indonesia tahun 2007 lalu memperkirakan, di tahun 2025, emisi Co2 akan meningkat tiga kali lipat menjadi 300 juta ton dengan asumsi moderat volume emisi CO2 equivalent dari pembangkitan listrik di Jawa-Bali. Ini bakal terjadi jika pasokan listrik masih bertumpu pada teknologi pembangkitan berbasis batubara dan bahan bakar fosil lainnya.
Fitrian Ardiansyah, Direktur Program Iklim & Energi, WWF-Indonesia menilai seharusnya Indonesia tidak perlu mengulangi kesalahan negara-negara maju yang berbasis tinggi karbon. Indonesia bisa memilih model pembangunan berbasis rendah karbon, tanpa menurunkan kualitas dan hasil pembangunan itu sendiri, sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. “Jika hal ini dilakukan, maka Indonesia sebagai negara berkembang telah mengimplementasikan hasil COP 13, yaitu Bali Action Plan, yaitu menurunkan emisi secara sukarela.”
Alasan kuat mengapa Indonesia harus beralih adalah, “Laju pengurasan sumberdaya energi konvensional yang semakin cepat,” ungkap Fabby Tumiwa, Direktur IESR. Sebagai contoh, fenomena “peak oil” mulai dialami Indonesia sejak pertengahan tahun 70-an dan mungkin akan dialami dunia dalam waktu singkat. Demikian juga dengan “peak-coal” dalam 2 hingga 4 dekade mendatang. Akibat dari keterbatasan pasokan energi primer ini, harga menjadi sangat mahal dan politis.
Mengutip studi yang dilakukan APERC tahun 2006, Indonesia akan menjadi net-importer energi primer pada tahun 2030. “Kalau kita tidak segera beralih kepada sumber energi alternatif dan terbarukan, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, pembangunan Indonesia akan menjadi mahal dan biaya impor energi yang harus ditanggung tentu saja sangat besar,” jelas Fabby lagi.
Diskusi yang merupakan kick-off dari sebuah serial diskusi sepanjang tahun 2008 ini diharapkan dapat menjadi stimulus sekaligus menciptakan tekanan bagi para pembuat kebijakan terkait, pelaku ekonomi, dan masyarakat umum, untuk segera merumuskan strategi dan rencana aksi kongkrit penerapan pembangunan ekonomi berbasis karbon rendah. “Forum ini penting untuk memulai pembahasan yang serius agar Indonesia punya rencana pembangunan yang secara ekonomi nyata namun tidak menimbulkan dampak emisi gas rumah kaca yang serius,” jelas Fitrian.
Fabby menambahkan, “Waktu kita sangat terbatas untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak tergantung pada bahan bakar fosil, tetapi dengan melakukannya secara lebih dini, kita dapat menghindari kehancuran ekonomi di masa depan.”
Sumber :
http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.31.23191394&channel=1&mn=42&idx=44
Kamis, 31 Januari 2008 23:19 Wib
