Tampilkan postingan dengan label MANGROVE. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label MANGROVE. Tampilkan semua postingan

Kamis, April 03, 2008

Tak Ada Lagi Bakau di Marunda

Tak Ada Lagi Bakau di Marunda

Oleh : Mulyawan Karim


Haji Tarmizi masih ingat, pada tahun 1970-an Marunda, kampungnya, sering dijadikan lokasi pembuatan film. Sebut saja, misalnya, Singa Betina dari Marunda yang dibintangi WD Mochtar, Hadi Sjam Tahak, dan Connie Suteja serta Benyamin Tarzan Kota, dengan pemeran utama aktor Betawi kocak Benyamin Sueb.


Singa Betina dan Tarcuma adalah dua dari sederet film yang shooting-nya dilakukan di desa pesisir di ujung timur Teluk Jakarta itu. ”Waktu itu rumah saya ini suka dijadikan tempat menginap artis dan awak film,” kenang Tarmizi dalam obrolan hari Minggu lalu di rumahnya, tak sampai 20 meter dari sisi timur muara Kali Blencong, sungai lebar yang membelah dataran Marunda jadi dua. ”Saya dan teman-teman malah sering ikut diajak main jadi figuran,” kenang lelaki Betawi berumur 52 tahun itu, yang mengaku warga asli Marunda.


Menurut Tarmizi, waktu itu alam Marunda masih indah. ”Pohon kelapa masih ada di mana-mana. Tepian Sungai Blencong dan kali-kali kecil lain yang mengitarinya dipadati pohon enau. Pada masa 30-an tahun lalu Marunda juga bukan kampung yang terletak langsung di tepi laut seperti sekarang. ”Jarak dari kampung ini ke laut masih beberapa kilometer. Untuk sampai ke laut kami masih harus naik perahu, lewat hutan bakau dan tambak-tambak ikan bandeng dan udang,” ujar Tarmizi, yang kini Ketua RT 01 RW 07 Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.


Kini nyaris tak ada lagi kehijauan di Marunda. Tak ada sepotong pun pohon kelapa dan enau yang masih bisa dilihat di sana. Hutan bakau Marunda yang luas dan lebat pun tinggal cerita. Hutan tumbuhan khas daerah pesisir itu sudah punah akibat proses abrasi yang terus menggerus tanah pantainya selama lebih dari 30 tahun.


Dari sebuah desa yang leluasa dan aman dari ancaman gelombang laut, Marunda kini sudah berubah menjadi perkampungan relatif padat yang berada langsung di tepi laut terbuka. Sebagian rumah warga bahkan berdiri hanya beberapa meter dari bibir pantai, membuatnya seperti akan tersapu setiap kali gelombang besar datang. ”Belum lama ini pos kamling (pos keamanan lingkungan) yang kami bangun hancur oleh gelombang besar,” ujar Tarmizi sambil menunjuk sisa-sisa bangunan pos keamanan yang sudah rata dengan tanah.


Penambangan pasir


Menurut Tarmizi, kehancuran hutan bakau Marunda dimulai pada awal tahun 1890-an. Ketika itu secara besar-besaran terjadi penambangan atas pasir beting di perairan laut Marunda untuk pembangunan jalan raya Cakung-Cilincing. Beting atau bukit pasir yang menyembul di laut itu membentang sepanjang sekitar 5 kilometer dari perairan pantai Cilincing di barat sampai ke daerah Muara Gembong di Bekasi.


Jaelani Asmat, warga lain Marunda, bahkan mengingatkan, penambangan pasir beting Marunda secara besar-besaran sudah terjadi sejak tahun 1960-an, saat pemerintah membangun jalan Jakarta By Pass, jalan raya yang menghubungkan daerah Cawang di Jakarta Timur dan Tanjung Priok di Jakarta Utara. ”Beting yang lebarnya mencapai sekitar 20 meter ini merupakan benteng alam pelindung hutan bakau dan daratan Marunda,” cerita Jaelani. Setelah beting hilang, karena pasirnya terus diambil, daerah Marunda jadi langsung berada di tepi laut terbuka.


Ditambahkan Jaelani, berbagai faktor lain ikut mempercepat penghancuran lingkungan alam pesisir Marunda yang asri. Salah satunya adalah proyek pembangunan Pusat Perkayuan Marunda (PPM) pada tahun 1980-an. Dalam rangka pembangunan pelabuhan kayu, Sungai Blencong yang sempit bagian muaranya diperlebar dan diperdalam agar bisa dilalui kapal-kapal besar. ”Dari cuma 40 meter, muara Sungai Blencong diperlebar sampai sekitar 100 meter. Untuk ini pohon-pohon kelapa, nipah, dan bakau yang masih ada dibabat habis,” cerita laki-laki 58 tahun itu.


Bukan cuma hutan bakau yang habis, sebagian warga Marunda pun ikut tergusur proyek pembangunan PPM yang diimpikan menjadi pelabuhan dan pusat industri kayu raksasa itu. Saat melakukan penelitian di Marunda dalam rangka penyusunan disertasinya, akhir 1980-an, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono yang antropolog mencatat dalam ringkasan disertasinya (1991), penggusuran itu telah mengakibatkan ratusan keluarga warga Marunda mengalami stres.


Setelah PT PPM milik Departemen Kehutanan bangkrut, proyek pembangunan pelabuhan di Marunda dilanjutkan oleh pengelola Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang juga melanjutkan kegiatan pelebaran Sungai Blencong dan pengerukan laut di sekitar pesisir Marunda. Produksi udang dan ikan bandeng di tambak-tambak yang tersisa pun terus merosot akibat air Sungai Blencong tercemar berat limbah industri sejak dari hulunya di Bekasi.


Berbagai usaha pemerintah mereboisasi hutan bakau tak kunjung membuahkan hasil. ”Tahun lalu Departemen Kelautan dan Perikanan menanam 20.000 bibit bakau di Marunda Pulo dan kampung-kampung lain di Marunda yang berlokasi langsung di tepi laut. Namun, yang tumbuh tak lebih dari 400 pohon saja,” kata Tarmizi yang ikut terlibat dalam proyek itu. Kini, setiap masa pasang naik, rumah-rumah di pesisir Marunda, termasuk bangunan cagar budaya rumah Si Pitung dan Masjid Alam, masjid tua yang konon dibangun dalam semalam oleh Fatahillah pada abad ke-16, pasti berhari-hari terendam air laut. ”Padahal, dulu kami di sini enggak pernah kebanjiran. Kalau laut pasang, rumah paling terendam beberapa jam saja,” cerita Tarmizi.

Sumber :

http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/03/14/09281584/tak.ada.lagi.bakau.di.marunda

Jumat, 14 Maret 2008 | 09:28 WIB

Hutan Bakau Segara Anakan Terancam

Hutan Bakau Segara Anakan Terancam

Cilacap, Sabtu - Keberadaan hutan bakau (mangrove) di laguna Segara Anakan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, terancam akibat adanya penebangan liar oleh masyarakat sekitarnya. "Kawasan hutan mangrove Segara Anakan mengalami kerusakan akibat aktivitas penebangan liar oleh masyarakat sekitar," kata Kepala Badan Pengelola Kawasan Segara Anakan, Supriyanto, di Cilacap, Sabtu (8/12).


Menurut dia, masyarakat melakukan penebangan liar untuk keperluan membuka areal pertambakan, pertanian, wilayah permukiman, dan menggunakan kayunya untuk bahan bangunan perumahan. Padahal hutan bakau Segara Anakan itu memiliki komposisi maupun struktur hutan terlengkap dan terluas di Pulau Jawa. "Hutan tersebut memiliki 26 spesies mangrove dengan luas 8.354 hektare," ujar Supriyanto.


Ia mengingatkan, keberadaan hutan mangrove Segara Anakan memiliki peran penting dalam "pengasuhan" (nursery ground) dan tempat mencari makan (feeding ground) bagi berbagai jenis burung migrasi. Selain itu, kata dia, hutan tersebut juga berperan sebagai tempat pemijahan (spawning ground) berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut lainnya.


Menurut Supriyanto, aktivitas penebangan liar yang terus berlangsung, dapat mengancam kelestarian hutan bakau Segara Anakan. "Padahal Segara Anakan juga sedang menghadapi persoalan yang sangat rumit dan memerlukan penanganan serius," kata dia lagi.


Ia menyebutkan, persoalan tersebut erat kaitannya dengan sedimentasi (pendangkalan) yang terjadi di laguna Segara Anakan. Akibat adanya sedimentasi itu luas Segara Anakan yang semula 1.400 ha kini hanya tersisa sekitar 830 ha. Sedimentasi tersebut berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bermuara di laguna Segara Anakan, yakni Sungai Citanduy (termasuk wilayah Jawa Barat), Cimeneng, Cikonde, dan Cibereum.
WSN

Sumber :

http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/01/08/1000146/hutan.bakau.segara.anakan.terancam....

Selasa, 8 Januari 2008 | 10:00 WIB

Eksploitasi Bakau Picu Penurunan Populasi Kepiting

Eksploitasi Bakau Picu Penurunan Populasi Kepiting

Bogor, Selasa - Degradasi ekosistem mangrove (bakau) dan eksploitasi berlebihan yang banyak terjadi di perairan Indonesia, mengakibatkan penurunan berarti populasi kepiting bakau (Scylla spp.), demikian sebuah penelitian yang dipublikasikan Institut Pertanian Bogor (IPB), Selasa (12/2). "Penurunan populasi ini diakibatkan oleh degradasi ekosistem mangrove dan eksploitasi berlebihan yang banyak terjadi di perairan Indonesia," kata Laura Siahainenia, mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Kelautan Sekolah Pascasarjana IPB yang meneliti tentang kepiting bakau.


Melalui riset untuk disertasi doktor berjudul "Aspek Bioekologi Kepiting Bakau (Scylla spp.) di Ekosistem Mangrove Kabupaten Subang, Jawa Barat", dengan komisi pembimbing yang terdiri Prof Dietriech G Bengen, Dr Ridwan Affandi, Dr Tutik Wresdiyati dan Dr Iman Supriatna, promovendus juga mengemukakan bahwa ekspor kepiting bakau Indonesia terus meningkat.


Pada tahun 2000 ekspor mencapai 12.381 ton dan meningkat menjadi 22.726 ton pada 2007. Namun, sayangnya kenaikan ekspor ini tak dibarengi dengan peningkatan populasi. Dipaparkannya bahwa produksi kepiting bakau dari Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Riau hanya mencapai 67,6 persen dari total produksi kepiting bakau Indonesia. Rata-rata pertumbuhan produksinya melambat dan cenderung menurun.


Menurut Laura Siahainenia - yang juga Staf Pengajar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Ambon - populasi kepiting bakau perlu ditingkatkan untuk menambah nilai ekspor yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, namun tetap harus memperhitungkan aspek konservasinya. "Peningkatan ini dapat dilakukan melalui upaya konservasi bagi populasi yang sudah tidak stabil dan usaha pembenihan melalui teknologi ablasi (pemotongan batang mata) tangkai mata kepiting bakau," katanya.


Dalam penelitiannya, ia menggunakan metode sampling line plot transect untuk mengamati petumbuhan populasi kepiting bakau. Penentuan karakter dewasa kelamin kepiting bakau dilakukan berdasarkan perubahan morfologis dan anatomis tubuh kepiting bakau jenis S. Serrata jantan dan betina, kemudian dianalisa dengan metode deskriptif.


Sementara, pengamatan perkembangan gonad (alat kelamin) kepiting bakau dilakukannya dengan cara mengamati perubahan warna dan struktur morfologis gonad, morfologis tubuh serta perubahan pada struktur jaringan sel telur dari 30 ekor betina, di samping perubahan warna dan struktur morfologis testis dari 30 ekor kepiting bakau jantan Scylla serrata dewasa.


Kemudian data karakter perkembangan embrio kepiting bakau dikumpulkan, diamati setiap hari selama proses inkubasi. Efektivitas penggunakan ablasi alami dilihat dari evaluasi perkembangan gonad, embrio dan larva yang dihasilkan oleh induk kepiting bakau.


Hasil penelitian itu menunjukkan salinitas, suhu, dan kecerahan perairan yang relatif stabil sangat memengaruhi tingginya intensitas pemijahan kepiting bakau karena sejak awal pembuahan sel telur kepiting bakau sudah membutuhkan perairan yang bersalinitas tinggi. Setelah memaparkan hasil risetnya tersebut, Laura Siahainenia dinyatakan lulus dan menjadi doktor baru di lingkungan IPB. (ANT/WAH)

Sumber :

http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/02/12/13314651/eksploitasi.bakau.picu.penurunan.populasi.kepiting

Selasa, 12 Februari 2008 | 13:31 WIB

Hutan Bakau Rusak Karena Ulah Pencari Cacing

Hutan Bakau Rusak Karena Ulah Pencari Cacing

Bandar Lampung, Selasa - Sekitar 20 persen dari 50 hektar kawasan hutan bakau di pantai Ringgung, Desa Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran rusak dan mati. Kerusakan terjadi sebagi dampak ulah para pencari cacing merah yang seenaknya mengeduk akar bakau dan menebang batang bakau.


Pantauan Kompas, Selasa (19/2) di pantai Ringgung Desa Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran menunjukkan, di lokasi hutan yang dikeduk, akar beserta pangkal batang bakau yang tercerabut dari tanah tampak mencuat . Batang dan akar itu mati kering, sementara tanah tempat bekas tumbuh bakau terlihat gundul dan berlubang-lubang.


Untung Gunawan, salah satu warga Ringgung yang bertugas menjaga hutan bakau mengatakan, para pencari cacing itu berasal dari desa di sebelah Sidodadi yang kawasan hutan bakaunya sudah rusak dan habis. Para pencari cacing merah itu datang berkelompok, satu kelompok terdiri atas 59 orang. Mereka datang pada siang hari dan bekerja dengan alat secara diam-diam. Sehingga warga sekitar hutan bakau tidak pernah bisa memergoki mereka secara langsung.


Mereka bekerja dengan cara mengeduk akar untuk mendapatkan cacing merah hidup. Akar yang tercabut menyebabkan batang-batang bakau kering dan akhirnya mati.Perusahaan pembenuran udang di Kalianda, Lampung Selatan membutuhkan cacing merah untuk pakan indukan udang. Sehingga pembenuran udang menghargai tinggi cacing itu. Satu kilogram cacing merah hidup dibeli dengan harga Rp. 18.000. Bagaimana tidak menarik minat pencari cacing? kata Untung.


Hanya saja, permintaan tinggi dari perusahaan pembenuran itu tidak disertai dengan sikap menjaga kelestarian hutan bakau oleh masyarakat. Padahal, warga penjaga hutan bakau sudah memberitahu alternatif cara mendapatkan cacing merah. Yaitu dengan umpan ampas kelapa yang ditaruh di akar sehingga tidak perlu repot mengeduk akar. Sayangnya para pencari cacing merah justru bersikap seenaknya dengan menebang batang bakau.


Ironisnya, masyarakat penjaga hutan bakau tidak bisa berbuat banyak menghadapi perusak hutan bakau itu. Masyarakat hanya bisa menegur pencari cacing merah tanpa bisa menindak.


Masyarakat pengawas berharap untuk dilengkapi dengan surat pengawasan supaya bisa menindak para pencari cacing. Masyarakat juga berharap dinas kehutanan membuat peraturan tegas yang bisa diberlakukan secara keras kepada pemilik tambak, pencuri kayu bakau, dan pengeduk akar bakau. Apabila pemerintah hanya mendorong warga untuk menjaga dan merehabilitasi hutan bakau tanpa disertai peraturan keras, Untung yakin, hutan bakau akan terus rusak. HLN

Sumber :

http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/02/19/1919528/hutan.bakau.rusak.karena.ulah.pencari.cacing..

Selasa, 19 Februari 2008 | 19:19 WIB

60 Km Pantai Rembang Harus Dihijaukan

60 Km Pantai Rembang Harus Dihijaukan

Semarang, Senin - Sekitar 60 kilometer kawasan pantai di Kabupaten Rembang rawan abrasi terutama di wilayah Kragan, Sluke, dan Sarang, sehingga perlu penghijauan dengan tanaman bakau. Bahkan gelombang laut di Desa Karangmangu menghantam sejumlah rumah warga.


Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, M. Ridwan, S.H. ketika dihubungi dari Semarang, Senin, mengatakan, Pemkab Rembang bersama aparat terkait telah berusaha menata kembali melalui penghijauan pantai dengan penanaman pohon bakau.


Menurut dia, Perum Perhutani telah menyediakan bibit bakau sebanyak 40.000 batang, hal ini cukup positif dan perlu segera dibagikan kepada masyarakat yang memiliki peduli terhadap kelestarian lingkungan pantai untuk mengurangi abrasi.

Penghijauan pantai dengan pohon bakau jangan sampai sebatas menanam saja, tetapi juga melakukan perawatan untuk kelestarian hutan bakau di wilayah pantai.
"Hal ini cukup penting karena kami prihatin wilayah pantai di Rembang rawan abrasi," katanya.


Pemkab Rembang harus memelopori perawatan hutan bakau di wilayah pantai, karena pelestarian tanaman itu cukup strategis agar abrasi bisa dihindari atau ditekan sekecil mungkin. Menurut dia, untuk menangani abrasi kawasan pantai di Rembang dibiayai melalui APBD tahun 2008 dianggarkan Rp. 660 juta. Untuk itu, abrasi di kawasan pantai tersebut harus ditangani serius.


Ia memberi contoh, wilayah pantai khususnya yang berdekatan dengan jalur pantura timur di Lasem, kondisinya memprihatinkan, karena seringnya dihantam gelombang laut maka terjadi abrasi. Dengan program menanam sejuta pohon ini merupakan langkah yang terbaik khususnya di Kabupaten Rembang untuk memperbaiki kawasan pantai dengan memasyarakatkan menanam bakau, katanya. (ANT)

Sumber :

http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/03/10/09145823/60.km.pantai.rembang.harus.dihijaukan

Senin, 10 Maret 2008 | 09:14 WIB

Kerusakan Hutan Mangrove Sulit Direhabilitasi

Kerusakan Hutan Mangrove Sulit Direhabilitasi

Laporan wartawan Kompas Madina Nusrat


Wonosobo, Minggu - Kerusakan hutan mangrove di Pulau Jawa, menurut Direktur Utama Perum Perhutani Transtoto Handhadari, Minggu (27/1), masih lebih sulit direhabilitasi dibandingkan merehabilitasi hutan gundul di kawasan daratan. Salah satu kawasan hutan mangrove di Pulau Jawa yang mengalami kerusakan cukup luas dan sulit direhabilitasi selama 10 tahun belakangan ini, berada di kawasan pantai utara Jawa Barat.


“Kerusakan hutan mangrove di kawasan pantura Jawa Barat, mencapai 12.000 hektar dari sekitar 14.000 hektar yang ada. Itu sudah berlangsung puluhan tahun, dan sulit untuk direhabilitasi. Selama ini, kawasan hutan itu digunakan oleh rakyat sebagai tambak,” kata Transtoto menjelaskan, usai menghadiri Wartawan Menanam di kawasan Telaga Menjer, Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Minggu (27/1).


Menurutnya, salah satu penyebab utama kesulitan rehabilitasi itu karena pada umumnya di kawasan hutan mangrove terdapat potensi konflik sosial yang lebih tinggi dibandingkan di kawasan daratan. “Tekanan sosial dan ekonomi masyarakat terhadap kawasan hutan mangrove itu cukup tinggi dan masih sulit ditangani,” katanya.


Sejauh ini, lanjutnya, pihaknya hanya dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat agar bersedia mengembalikan kawasan hutan mangrove di pantura seperti semula. “Kami terus berusaha agar pengembangbiakan ikan dengan membuka lahan tambak itu dikurangi, dan digantikan dengan tanaman bakau. Sebaliknya untuk kawasan yang sudah dibuka untuk tambak, kami anjurkan kepada masyarakat agar mereka mau menanam bakau di sekeliling tambak mereka,” tuturnya.


Kerusakan hutan mangrove belakangan ini juga terjadi di kawasan pantai selatan Jawa, terutama di kawasan Laguna Segara Anakan, Kabupaten Cilacap. Kepala Biro Hukum Agraria Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Bambang Wiryanto mengatakan sebagian kawasan hutan mangrove di laguna tersebut ada yang dihuni oleh masyarakat yang migrasi dari Jawa Barat. “Meskipun itu sebenarnya adalah tanah tumbuh akibat sedimentasi, tapi itu tetap kawasan hutan mangrove. Kawasan itu tetap tidak boleh dijadikan hunian. Kalau hanya digarap untuk tambak, itu masih boleh. Tapi itu juga tetap dikendalikan,” katanya menjelaskan.


Bambang mengatakan, untuk mengosongkan kawasan hutan mangrove Laguna Segara Anakan dengan sepenuhnya dari pemukiman maupun tambak, masih sulit dilaksanakan. “Untuk rehabilitasi kawasan hutan mangrove ini pada umumnya memang tidak mudah karena tekanan sosial dan ekonominya cukup besar,” ucapnya.


Sumber :
http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/01/27/19315966/kerusakan.hutan.mangrove.sulit.direhabilitasi

Minggu, 27 Januari 2008 | 19:31 WIB

Jumat, Maret 28, 2008

Libatkan Masyarakat dalam Reboisasi Mangrove

Libatkan Masyarakat dalam Reboisasi Mangrove


Medan (ANTARA News) - Masyarakat yang tinggal di sekitar pantai harus dilibatkan dalam program reboisasi hutan manggrove karena merekalah yang bersentuhan langsung dengan ekosistem itu.

Direktur Sumatera Rainforest Institute (SRI), Rasyid Assaf Dongoran, di Medan, Kamis, mengatakan, kerusakan hutan manggrove memiliki dampak yang dirasakan langsung masyarakat pesisir pantai.

Dampak itu antara lain berkurangnya hasil tangkapan nelayan seperti kepiting, udang, kerang dan ikan baik ukuran konsumsi maupun ukuran benih yang tentunya berdampak pula terhadap perekonomian masyarakat pantai. "Atas dasar itu masyarakat yang tinggal di sekitar pantai harus lebih dikedepankan peranannya dalam usaha reboisasi hutan manggrove," katanya.

Selain itu, kata dia, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai juga dapat mengawasi langsung dimana bibit manggrove yang tidak tumbuh dan langsung menggantinya dengan bibit baru.

Dari 64.439 desa di Indonesia, terdapat sekitar 4.735 desa dikategorikan sebagai desa pantai dan diperkirakan sekitar 60 persen penduduk Indonesia bermukin di daerah pantai. "Jumlah ini tentunya sangat potensial untuk mendukung reboisasi hutan manggrove," katanya. Lebih jauh ia mengatakan, dari luas 85.393 hektar hutan manggrove di Sumut, saat ini diperkirakan sekitar 60 persen sudah mengalami kerusakan yang cukup parah.

Sebagian besar rusak karena semakin menjamurnya lahan tambak udang dan perambahan yang tidak berwawasan lingkungan. Kerusakan terparah membentang dari Kabupaten Langkat, Serdang Bedagai, Asahan, Deli Serdang dan Labuhan Batu.(*)

Sumber :

http://www.antara.co.id/arc/2008/3/13/libatkan-masyarakat-dalam-reboisasi-mangrove/
13/03/08 09:01

Kerusakan Pesisir Teluk Lampung Kian Parah

Kerusakan Pesisir Teluk Lampung Kian Parah


Bandarlampung (ANTARA News) - Kerusakan pantai akibat musnahnya hutan bakau serta tercemarnya perairan oleh sampah organik dan non-organik kian meluas di kawasan pesisir Teluk Lampung.

Berdasarkan pantauan di kawasan pantai di Panjang, Bandarlampung dan di kawasan Lempasing, Kabupaten Pesawaran, Senin, kawasan pantai yang panjangnya diperkirakan lebih 30 kilometer itu nyaris "tanpa" pohon bakau lagi, sementara sampah plastik dan bungkus makanan berserakan di tepi pantai.

Tumpukan sampah plastik sangat mudah ditemukan menumpuk di pinggiran pantai, seperti di perkampungan nelayan Desa Sukaraja, sementara limbah rumah tangga dan industri tetap mengotori pantai tersebut. Kawasan pantai itu bahkan sudah dikavling menjadi milik perorangan atau dijadikan sebagai tempat usaha wisata, sehingga akses warga ke pantai tanpa dikenakan pungutan semakin sulit terwujud.

Kawasan pantai itu biasanya sangat ramai dikunjungi warga Bandarlampung maupun para pendatang pada Sabtu dan Minggu atau pada hari libur. Seiring dengan meningkatkanya perkembangan aktivitas manusia, wisata, industri dan budidaya berbagai produk laut, Teluk Lampung mendapatkan ancaman pencemaran yang sangat serius.

Teluk Lampung merupakan perairan dangkal dengan kedalaman rata-rata 30 meter dengan kondisi perairan yang relatif tenang. Kawasan hutan bakau di pantai itu juga hampir punah. Berdasarkan data Pemprov Lampung, areal hutan bakau di pantai Lampung sepanjang 270 Km dan kerusakannya mencapai 80 persen.

Sisa hutan bakau di kawasan pesisir pantai Teluk Lampung di wilayah Kota Bandarlampung hanya tersisa dua hektare, terbentang dari daerah pantai Kota Karang hingga Lempasing sepanjang 28 Km.
"Kondisi hutan bakau di kawasan pesisir Bandarlampung sangat memprihatinkan. Ratusan hektare hutan bakau milik Perhutani dan rakyat pesisir sekarang hampir musnah," kata Sekretaris Umum Jaringan Perempuan Pesisir (JPP) Kota Bandarlampung, Poppy Yoseva Indra Putri.

Padahal, kawasan pesisir Telukbetung pernah dikenal sebagai daerah yang memiliki hutan bakau yang luas, membentang dari Panjang (Bandarlampung) hingga Lempasing (Kabupaten Pesawaran).


Akibat alih fungsi pesisir Telukbetung menjadi sentra pembangunan pada tahun 1970 dan dikeluarkan SK Gubernur Lampung No 155 tahun 1983 tentang Izin Reklamasi Pantai, membuat hutan bakau di kawasan pesisir itu musnah. "Kini ratusan hektare hutan bakau milik Perhutani dan rakyat pesisir telah tergerus dan musnah. Tanah timbul dari hasil reklamasi terlihat menonjol di tengah pantai dan kini ditelantarakan," ujarnya. Hilangnya hutan bakau berdampak pada kerusakan pantai dan datangnya bencana dari arah laut.(*)

Sumber :

http://www.antara.co.id/arc/2008/3/10/kerusakan-pesisir-teluk-lampung-kian-parah/
10/03/08 08:07

Jumat, Februari 29, 2008

Bakau Rusak, Pesisir Bekasi-Tangerang Kritis

Bakau Rusak, Pesisir Bekasi-Tangerang Kritis

Laju Abrasi Pantai Capai 10-15 Meter Per Tahun

Jakarta, Kompas - Kondisi kawasan pesisir Bekasi, Jakarta Utara dan Tangerang kini dalam keadaan kritis. Pemicunya karena hilangnya bakau akibat perambahan oleh petambak liar dan proyek reklamasi. Begitu terjadi gelombang pasang tanpa kenal musim belakangan ini yang menerjang pantai, kawasan pesisir langsung hancur. Pantauan Kompas, hingga Rabu (27/2), mulai dari Marunda di perbatasan Jakarta dengan Bekasi, hingga Kamal Muara di perbatasan Jakarta dengan Tangerang, ekosistem pesisir dalam kondisi kritis.

Beberapa fakta lapangan menunjukkan sampah organik maupun non-organik dibiarkan berserakan. Kondisi air laut tercemar, terjadi abrasi pantai, serta rusaknya lahan budidaya ikan dan permukiman warga. Sampah terlihat di pantai kampung nelayan Marunda Pulo, Cilincing, Kalibaru, Muara Baru, Muara Angke dan Kapuk. Gundukan sampah laut terlihat di muara Cakung Drain, Cilincing. Sampah membusuk, menebarkan aroma tidak sedap setelah bercampur dengan limbah industri. Air laut tidak lagi bening, tetapi berwarna coklat, hitam, hijau dan berbuih.

Warga Marunda menuturkan, pada 10 tahun silam atau tahun 1996-1997, tepi pantai masih berada 50-60 meter dari deretan rumah nelayan di daratan Marunda Kongsi. Tambak ikan bandeng milik Kiran (51), warga setempat, masih 15-20 meter dari tepi pantai. ”Saat ini, setiap kali terjadi air laut pasang, tambak saya pasti terendam. Rumah-rumah nelayan di sini juga rusak diterjang gelombang pasang. Mungkin karena tidak ada lagi bakaunya. Dulu waktu saya kecil, bakau masih ada,” kata Kiran. Rumah milik Kiran dan 15 warga lain telah hancur diterjang gelombang yang terjadi dua pekan lalu.

Kawasan pesisir Angke-Kapuk juga tergerus abrasi. Kerusakan mangrove dan abrasi di kawasan itu telah memusnahkan empat spesies endemik lokal, yakni lutung jawa (Trachyphitecus auratus.), kucing bakau (Prionailurus viverinus.), anjing air (Lutra perspillata.) dan mentok rimba (Cairina scutulata.). Koordinator Wilayah III Jakarta Utara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Departemen Kehutanan Resijati Wasito mengatakan, jika pemulihan hutan mangrove di Taman Wisata Alam Angke-Kapuk, pesisir Pantai Indah Kapuk dan Suaka Margasatwa Angke selesai, akan terbentuk sabuk mangrove di kawasan tersebut.

Abrasinya kian cepat

Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Slamet Daroyni mengakui, ekosistem pesisir Jakarta kritis. Laju abrasi 10-15 meter per tahun akibat gelombang pasang setelah punahnya mangrove. Vegetasi pantai ini punah dirambah petambak liar dan proyek reklamasi. Luas lahan bakau di pesisir Jakarta tinggal sekitar 118 hektar, dari 1.344 hektar pada tahun 1960. ”Padahal, bakau atau mangrove itu selain mencegah abrasi, kerusakan pantai akibat empasan gelombang, juga dapat menyerap polutan. Jika ada bakau, hampir pasti limbah industri dari hulu hingga hilir sungai dapat ditekan secara perlahan,” katanya.

Ekosistem pesisir yang kian kritis itu juga terjadi di pesisir utara Bekasi hingga Tangerang atau pesisir Banten umumnya. Gelombang tinggi yang terjadi sejak akhir tahun 2007 membuat pantai di Banten semakin kritis terkena abrasi. Pemerintah akan membangun tanggul pengaman pantai sepanjang 380 meter saja.

Salah satu pantai yang semakin kritis ialah di perkampungan nelayan Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang. Bagian atas bangunan tanggul juga ambles, bahkan ada yang sampai terpotong. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Billy Pramono menyebutkan, sekitar 400 kilometer garis pantai Banten rusak. (CAL/NTA/ONG)

http://www.kompas.co.id/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.02.28.04160873&channel=2&mn=163&idx=163
Kamis, 28 Februari 2008 04:16 WIB

Jumat, Januari 11, 2008

80 Persen Bakau Hilang, Pesisir Sulsel Terancam Terendam

80 Persen Bakau Hilang, Pesisir Sulsel Terancam Terendam

Makassar, Kompas - Hutan bakau di pesisir Sulawesi Selatan terus menyusut. Dari 236.000 hektar hutan bakau yang pernah ada, kini tersisa 38.000 hektar atau tinggal 16 persen. Terkait efek pemanasan global, diperkirakan sekitar 30 hektar pesisir di Sulsel terendam air laut pada 2014.

Hal ini dikemukakan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Sulawesi Selatan (Sulsel) Tan Malaka Guntur dalam diskusi yang diselenggarakan Lembaga Studi dan Informasi Media Massa, Sabtu (5/1) di Makassar.

Menurut Tan Malaka, berkurangnya hutan bakau terjadi di hampir seluruh pesisir Sulsel yang membentang di garis pantai sepanjang 1.973 kilometer (km). Akibatnya, di sepanjang pesisir Sulsel terjadi abrasi parah. Abrasi itu bukan hanya menggerus jalan, tetapi juga lahan pertanian, perkebunan, dan perkampungan.

Pantauan Kompas di sepanjang pesisir di Sulsel hingga Sulbar menunjukkan, akibat menipisnya hutan bakau, sejumlah wilayah pesisir tergenang dengan ketinggian air sampai satu meter setiap kali air laut pasang.

Di wilayah Pangkep dan Barru, misalnya, jika air pasang, terutama antara bulan November hingga Februari atau Maret, air masuk ke perkampungan dengan ketinggian berkisar sebatas betis sampai paha orang dewasa. (REN)

Sumber :
http://www.kompas.com
Senin, 07 Januari 2008