Emil Salim: CDM Perlu Disederhanakan

Emil Salim: CDM Perlu Disederhanakan

Perdagangan karbon hanya dikuasai segelintir negara berkembang

NUSA DUA--Ketua delegasi Indonesia dalam Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim 2007, atau COP 13 UNFCCC, Emil Salim, mengatakan Indonesia menginginkan agar Mekanisme Pembangunan Ramah Lingkungan atau Clean Government Mechanism (CDM) disederhanakan. Menurutnya, mekanisme perdagangan karbon ini harus disesuaikan dengan kondisi negara-negara kecil. "Karena negara-negara tersebutlah yang paling rentan dan pertama kali terkena dampak dari perubahan iklim," kata Emil saat memberi briefing kepada wartawan Indonesia di Paviliun Indonesia di arena konferensi di Nusa Dua, Bali, Senin (3/12).

Ia mengatakan penyesuaian tersebut terutama harus dilakukan terhadap kelompok negara-negara kepulauan kecil yang wilayahnya akan tenggelam karena naiknya permukaan laut. Di antara kelompok negara-negara berkembang, kata Emil, merekalah yang pertama kali merasakan dampak perubahan iklim.

CDM adalah mekanisme dalam Protokol Kyoto yang memberikan pilihan bagi negara-negara maju untuk mengurangi emisi di negara-negara berkembang. Ini sebagai salah satu cara bagi negara maju untuk menjalankan kewajibannya mengurangi emisi karbon, seperti yang diatur oleh protokol tersebut. Dengan terlibat dalam mekanisme CDM, biaya yang harus dikeluarkan negara-negara maju akan lebih kecil dibandingkan jika langkah pengurangan emisi karbon tersebut dilakukan di negaranya.

Sementara negara-negara berkembang yang terlibat dalam mekanisme ini akan memperoleh keuntungan dari penjualan kredit karbon. Mereka juga meraih investasi dan transfer teknologi dari negara-negara maju yang menginvestasikan proyek ramah lingkungan (yang mengurangi emisi karbon) di negaranya.

Namun, selama ini mekanisme CDM dinilai terlalu rumit sehingga perdagangan karbon ini hanya dikuasai oleh segelintir negara berkembang, yakni Cina, India, dan Brasil. Indonesia sendiri hingga kini belum bisa berbuat banyak dalam perdagangan karbon, bahkan kalah jauh dari Malaysia. Menurut data Badan Eksekutif CDM di PBB, hingga awal Desember ini, baru 11 proyek CDM Indonesia yang terdaftar. Sedangkan Malaysia telah mencatatkan 20 proyek.

India, Cina, Brasil, dan Meksiko adalah empat negara teratas dalam memanfaatkan CDM. India menduduki peringkat teratas dengan mendaftarkan 294 proyek (34,5 persen), disusul Cina dengan 133 proyek (15,6 persen, Brasil 113 proyek (13 persen), dan Meksiko 97 proyek (11 persen).

Mengomentari ini, Emil mengatakan aktivitas CDM Indonesia perlu digalakkan. Menurutnya, tertinggalannya Indonesia dalam perdagangan karbon atau CDM ini lantaran masih rendahnya pemahaman terhadap mekanisme dan metodologi CDM. "Mekanisme CDM itu sangat rumit dan kompleks sekali," katanya.

Ia tak setuju jika dikatakan tertinggalnya Indonesia dalam CDM melambangkan rendahnya minat kalangan swasta dalam negeri, termasuk pemerintah, untuk mengembangkan proyek-proyek ramah lingkungan alias CDM.

Roadmap Bali

Pemerintah Indonesia tidak hanya menginginkan UNFCCC sukses dari segi pelaksanaannya saja tetapi juga mampu menghasilkan semacam "roadmap Bali" yang menjembatani pemikiran yang mendukung Protokol Kyoto dan yang tidak. "Kita ingin tidak hanya sukses menyelenggarakan 'event' itu saja tetapi kita harap UNFCCC mampu melahirkan sebuah 'roadmap Bali' sebagai suatu konvergensi dari beberapa pemikiran Kyoto Protocol," kata Mensesneg Hatta Rajasa di Badung, Bali, Senin.

Untuk itu, katanya, Indonesia memiliki konsep-konsep pemikiran yang akan disampaikan dalam UNFCCC. Hatta Rajasa yang ikut hadir di Bali mendampingi Presiden Yudhoyono mengatakan, kehadiran Presiden di Bali adalah untuk memastikan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi berskala internasional tersebut.

Senada dengan itu, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan KTT PBB tentang Perubahan Iklim bukan sekadar konferensi yang seremonial tetapi isinya adalah serangkaian negosiasi untuk mencapai kesepakatan tentang pengganti Protokol Kyoto yang akan habis pada 2012.

"Karena itu, Presiden merasa perlu untuk mendekatkan posisi-posisi yang mendukung Protokol Kyoto maupun yang belum. Kita mengharapkan hasil dari KTT Bali ini bisa membuka jalan bagi pertemuan selanjutnya di Warsawa, Polandia dan Denmark, yakni mewujudkan sebuah kesepakatan baru Internasional tentang Pengganti Protokol Kyoto," katanya. (arp/ant)

Sumber :
http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=315921&kat_id=498
Selasa, 04 Desember 2007

Emil Salim: UNFCCC Ikat Amerika Serikat Turunkan Emisi

Emil Salim: UNFCCC Ikat Amerika Serikat Turunkan Emisi

TEMPO Interaktif, Denpasar - Konferensi Perubahan Iklim (UNFCCC) di Nusa Dua, Bali berakhir dramatis dengan kesediaan Amerika Serikat untuk masuk di jajaran negara yang menerima "Bali Road Map", Sabtu (15/12). Menurut Ketua Delegasi Indonesia, Emil Salim, kesediaan itu berarti Amerika juga terikat dengan ketentuan untuk menurunkan emisinya 25-40 persen dari emisi tahun 1990 pada 2020। Ketentuan mengenai penurunan emisi itu, menurut Emil, tercantum dalam catatan kaki draft yang kemudian disetujui yang berupa rekomendasi dari Intergovermenthal Panel on Climate Change. "Karena terlalu panjang memang tidak dicantumkan dalam draft," jelas Emil usai pengambilan keputusan.

Kesediaan AS, menurutnya, memecah kebuntuan perundingan meski teerjadi setelah adanya tekanan yang kuat dari negara-negara berkembang, khususnya negara berwilayah pulau-pulau kecil. Menurutnya, tidak mungkin juga untuk meninggalkan AS dalam keputusan itu karena bersama dengan Kanada, dan Jepang yang mendukungnya, AS merupakan penghasil emisi terbesar. "Kalau ditinggalkan, upaya yang lain menjadi tidak berarti karena 3 negara itu merupakan penyumbang 50 persen dari total emisi dan suylit mencegah suhu tetap berada di bawah 2 derajat celcius," tegasnya. Amerika menghasilkan 36 persen emisi dunia, Jepang 18 persen dan Kanada 8 persen. Karena AS belum enandatangani Kyoto Protokol, kesediaan AS untuk berpartisipasi dalam Bali Road Map sampai pada 2012 masih bersifat bilateral. Setelah itu, akan menunggu ketentuan pasca Protokol Kyoto.

Setelah kesediaan AS, sejumlah program yang tercantum dalam Bali Road map bisa segera dilakukan, antara lain penurunan emisi di negara maju dan penurunan pertumbuhan emisi negara berkembang melalui sustainable development. Kedua, Transfer teknologi ramah lingkungan dengan pemantapan kelembagaan yang diperpanjang masa kontraknya selama 5 tahun. Rofiqi Hasan

Sumber :
http://www.tempointeraktif.com
Minggu, 16 Desember 2007 06:51 WIB

Emil Salim: Kepentingan Ekonomi Merusak Lingkungan

Emil Salim: Kepentingan Ekonomi Merusak Lingkungan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Pendiri Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia, Profesor Emil Salim mengatakan kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini disebabkan oleh pasar yang hanya mementingkan nilai ekonomi, serta politik berjangka pendek yang instan dan egoisme sektoral institusi pemerintahan.

"Politikus harus diintervensi dengan cendekiawan," katanya dalam sambutan di seminar ilmiah dan musyawarah nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (24/11)।

Komitmen cendekiawan yang kuat, dia melanjutkan, sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. "Gunakan komitmen itu untuk membuat kebijakan di tingkat global dari negara kita," ujarnya.

Emil yang juga Ketua Delegasi Indonesia untuk Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim menyebutkan pendekatan trans disiplin ekonomi, sosial dan ekologi mutlak dibutuhkan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan. Amandra Mustika Megarani.

Sumber :
http://www.tempointeraktif.com
Sabtu, 24 November 2007 12:56 WIB