Bangun Kembali Hutan Indonesia
Wapres Kritik Perusak yang Raih Penghargaan
Wonosari, Kompas - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengajak masyarakat kembali membangun hutan rusak yang mengakibatkan terjadinya berbagai bencana alam. Pengelolaan hutan diminta tak diserahkan kepada pihak asing, tetapi dikelola sendiri supaya mendatangkan manfaat nyata untuk masyarakat dan bangsa.
"Mari kita bangun kembali hutan bangsa ini. Hanya itu. Tak ada cara yang lain untuk mengatasi berbagai bencana," jelas Wapres, Sabtu (15/12) saat mencanangkan "Hutan Kemasyarakatan" di Dusun Kepek, Banyusuco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara itu dihadiri pula antara lain Menteri Kehutanan MS Kaban dan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X.
Wapres menunjuk kerusakan hutan mengakibatkan bencana yang silih berganti di berbagai daerah, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Itu tak terlepas dari kebijakan pengelolaan hutan di masa lalu yang salah. Sayangnya, pada era 1970-1980, pengusaha kian banyak menebang hutan karena memiliki hak penguasaan hutan (HPH) jutaan hektar, justru dianggap paling berjasa sebab bisa mengekspor kayu dan membayar pajak besar.
"Dengan dalih peningkatan ekspor, mereka membabat hutan seenaknya. Meski hanya sebagian kecil hasil ekspor yang disetor sebagai pajak, mereka mendapat kehormatan dari negara. Duduk di kursi paling depan. Padahal, mereka perusak hutan dan penebang hutan," tandas Wapres.
Kalla mengingatkan supaya kebijakan seperti itu tak terulang lagi. "Sekarang sudah berubah. Dulu, perusahaan yang semakin banyak menebang hutan semakin terhormat. Bahkan, Departemen Kehutanan pun memiliki gedung kantor yang besar karena dianggap berjasa," katanya lagi.
Jangan mengeluh
Wapres juga meminta agar pengelolaan hutan tidak diserahkan kepada pihak lain, termasuk orang asing, sehingga rakyat tidak mendapatkan manfaat apa-apa. "Tanah dan air adalah milik kita dan harus dimanfaatkan oleh kita bersama untuk kemajuan bangsa ini. Kita harus menggarapnya," tandas Kalla.
Menurut Kalla, bangsa Indonesia juga jangan selalu mengeluh, tetapi harus mengedepankan cita-cita dan tujuan bangsa. "Bangsa ini, yang kurang selalu kemukakan keluhan, kurang kerja keras, kurang kemauan, kurang spirit, dan kurang kemajuan teknologi. Sebab itu, kita harus bersama-sama mengubahnya dan bekerja keras serta membangun bersama," tambahnya.
Kaban menyatakan, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) yang dicanangkan sejak zaman Presiden Soeharto, tahun depan diharapkan mencapai 2,1 juta hektar.
Dalam acara itu, Kalla menyaksikan penyerahan surat penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan oleh Menhut kepada sejumlah kepala daerah. Juga penyerahan surat izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan dan penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta.
Selain itu juga ditandatangani kerja sama pengelolaan hutan antara pemerintah dan enam perguruan tinggi negeri dan swasta di Yogyakarta. (rwn/har)
Sumber :
http://www.kompas.com
Minggu, 16 Desember 2007
Wapres Kritik Perusak yang Raih Penghargaan
Wonosari, Kompas - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengajak masyarakat kembali membangun hutan rusak yang mengakibatkan terjadinya berbagai bencana alam. Pengelolaan hutan diminta tak diserahkan kepada pihak asing, tetapi dikelola sendiri supaya mendatangkan manfaat nyata untuk masyarakat dan bangsa.
"Mari kita bangun kembali hutan bangsa ini. Hanya itu. Tak ada cara yang lain untuk mengatasi berbagai bencana," jelas Wapres, Sabtu (15/12) saat mencanangkan "Hutan Kemasyarakatan" di Dusun Kepek, Banyusuco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara itu dihadiri pula antara lain Menteri Kehutanan MS Kaban dan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X.
Wapres menunjuk kerusakan hutan mengakibatkan bencana yang silih berganti di berbagai daerah, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Itu tak terlepas dari kebijakan pengelolaan hutan di masa lalu yang salah. Sayangnya, pada era 1970-1980, pengusaha kian banyak menebang hutan karena memiliki hak penguasaan hutan (HPH) jutaan hektar, justru dianggap paling berjasa sebab bisa mengekspor kayu dan membayar pajak besar.
"Dengan dalih peningkatan ekspor, mereka membabat hutan seenaknya. Meski hanya sebagian kecil hasil ekspor yang disetor sebagai pajak, mereka mendapat kehormatan dari negara. Duduk di kursi paling depan. Padahal, mereka perusak hutan dan penebang hutan," tandas Wapres.
Kalla mengingatkan supaya kebijakan seperti itu tak terulang lagi. "Sekarang sudah berubah. Dulu, perusahaan yang semakin banyak menebang hutan semakin terhormat. Bahkan, Departemen Kehutanan pun memiliki gedung kantor yang besar karena dianggap berjasa," katanya lagi.
Jangan mengeluh
Wapres juga meminta agar pengelolaan hutan tidak diserahkan kepada pihak lain, termasuk orang asing, sehingga rakyat tidak mendapatkan manfaat apa-apa. "Tanah dan air adalah milik kita dan harus dimanfaatkan oleh kita bersama untuk kemajuan bangsa ini. Kita harus menggarapnya," tandas Kalla.
Menurut Kalla, bangsa Indonesia juga jangan selalu mengeluh, tetapi harus mengedepankan cita-cita dan tujuan bangsa. "Bangsa ini, yang kurang selalu kemukakan keluhan, kurang kerja keras, kurang kemauan, kurang spirit, dan kurang kemajuan teknologi. Sebab itu, kita harus bersama-sama mengubahnya dan bekerja keras serta membangun bersama," tambahnya.
Kaban menyatakan, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) yang dicanangkan sejak zaman Presiden Soeharto, tahun depan diharapkan mencapai 2,1 juta hektar.
Dalam acara itu, Kalla menyaksikan penyerahan surat penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan oleh Menhut kepada sejumlah kepala daerah. Juga penyerahan surat izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan dan penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta.
Selain itu juga ditandatangani kerja sama pengelolaan hutan antara pemerintah dan enam perguruan tinggi negeri dan swasta di Yogyakarta. (rwn/har)
Sumber :
http://www.kompas.com
Minggu, 16 Desember 2007
