CSR dan Penanggulangan Bencana

CSR dan Penanggulangan Bencana

Oleh : Heka HertantoDirektur Eksekutif Artha Graha Peduli

Bencana seolah tak pernah berhenti melanda Indonesia. Terjadinya berbagai bencana alam yang massif dan beruntun di seluruh wilayah Indonesia, membawa dampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan maupun kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Bencana alam juga menimbulkan berbagai kerusakan terhadap alam dan lingkungan hidup, terutama bencana alam yang disebabkan oleh tingkah laku manusia. Dalam jangka pendek maupun panjang, dampak negatif bencana alam tersebut akan berpengaruh buruk pula terhadap keberadaan perusahaan di masa mendatang.

Masyarakat dan alam lingkungan hidup merupakan sumber utama faktor-faktor produksi terpenting bagi kegiatan dan eksistensi perusahaan. Tanpa masyarakat dan alam lingkungan, maka perusahaan tidak akan pernah eksis dan mampu berkembang. Perusahaan dapat tumbuh dan berkembang karena adanya faktor-faktor produksi tersebut. Karena itulah perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) yang didasarkan kepada keseimbangan ekonomi, sosial dan alam lingkungan.

Kesetaraan sosial dan ekonomi seluruh masyarakat akan berpengaruh sangat positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh kegiatan perusahaan serta eksistensi perusahaan. Sebab masyarakat merupakan penyedia tenaga kerja sekaligus sebagai pasar dari seluruh hasil produksi perusahaan. Masyarakat yang sejahtera dan memiliki kesetaraan sosial ekonomi akan mampu menyediakan tenaga kerja yang berkualitas dalam jumlah yang mencukupi. Pada saat yang sama kesejahteraan sosial ekonomi akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk-produk yang dipasarkan perusahaan.

Demikian pula halnya dengan kelestarian alam dan lingkungan hidup. Lingkungan alam yang terjaga kelestariannya merupakan prasyarat utama keberlangsungan operasional suatu perusahaan. Sebab perusahaan tidak pernah bisa melepaskan dirinya dari alam dan lingkungan hidup, terutama lingkungan di sekitar tempatnya berada--termasuk masyarakat lokal. Alam lingkungan yang terjaga kelestarian dan keharmonisannya menjamin kelancaran proses produksi, termasuk kepastian penyediaan bahan baku. Lingkungan yang rusak membawa konsekuensi biaya ekonomi yang sangat tinggi, serta memerlukan waktu panjang untuk proses pemulihannya.

Banjir di Jawa

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) memprediksi potensi bencana banjir dan longsor yang terjadi di Pulau Jawa bagian Selatan akan berlangsung hingga Februari 2008, menyusul munculnya badai "Depressi Tropis" di perairan Indonesia. Banjir dan longsor yang melanda beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur saat ini akan mengakibatkan perubahan keseimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perubahan keseimbangan ini berdampak cukup luas tidak hanya bagi masyarakat yang terkena musibah langsung, akan tetapi akan juga berdampak pada jalur distribusi , transportasi bahan baku, dan lain-lain yang akan mempengaruhi ekonomi secara nasional.

Jawa sebagai penyumbang beras terbesar tentunya perlu diwaspadai akibat terjadinya banjir saat ini. Dikhawatirkan bencana banjir akan mengganggu kelancaran pasokan pangan pada dua bulan ke depan. Padahal surplus beras dari Pulau Jawa hingga saat ini menjadi pasokan bagi kebutuhan pangan di wilayah tengah dan timur Indonesia. Terganggunya produksi beras di Jawa dan propinsi penghasil beras lainnya dapat mengganggu ketersediaan beras di daerah-daerah wilayah tengah dan Timur Indonesia.

Kondisi tersebut perlu diwaspadai mengingat hingga saat ini tingkat ketergantungan pangan antar pulau atau wilayah di Indonesia masih sangat tinggi. Sementara pada saat yang sama kerusakan lingkungan akibat pembalakan liar di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua masih terus berlanjut. Lingkungan yang rusak mempersulit kemandirian daerah bersangkutan untuk memproduksi kebutuhan pangan bagi masyarakat setempat.

Kepedulian Perusahaan

Kerusakan lingkungan dan aktivitas produksi perusahaan umumnya dipandang secara terpisah. Padahal, aktivitas produksi tanpa kendali atas dampak terhadap lingkungan akan mempercepat proses kerusakan alam. Karena itu, sudah saatnya dikembangkan mekanisme untuk menumbuhkan kepedulian perusahaan terhadap kelestarian lingkungan untuk menjamin keberlanjutan proses produksi itu sendiri.

Bagi koorporasi yang belum menjalankan fungsi CSR, saat ini merupakan menjadi waktu yang tepat untuk menjalankan aktivitas CSR. Program-program CSR itu tidak hanya dalam bentuk donasi tetapi langsung membantu masyarakat yang tertimpa musibah untuk dapat segera bangkit menata kehidupannya kembali. Melalui aktivitas CSR yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat tersebut, diharapkan keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan tetap akan terjaga.

Aktivitas CSR itu antara lain dapat diarahkan kepada masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana. Kepada mereka dapat dilakukan introduksi nilai-nilai baru berkaitan dengan pola kehidupan sosial ekonomi yang mampu mengantisipasi munculnya bencana. Introduksi ini diharapkan dapat menekan kerugian harta benda dan korban jiwa saat terjadinya bencana.

Manajemen mitigasi dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat merupakan salah satu nilai baru yang dapat diintroduksikan kepada masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana. Introduksi ini semakin penting untuk segera dilakukan oleh perusahaan yang berada di sekitar masyarakat dan daerah rawan bencana, dalam berbagai bentuk aktivitas CSR. Perusahaan dapat mengajarkan kepada masyarakat lokal tehnik-tehnik mitigasi dan penanggulangan bencana dengan melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat dapat pro aktif melindungi diri mereka dan lingkungannya sendiri.

Dengan pola kegiatan CSR semacam itu, perusahaan dapat meningkatkan harmonisasi hubungan dengan masyarakat lokal. Pada jangka panjang dapat terwujud simbiosis mutualis antara perusahaan dengan masyarakat, tercipta hubungan kehidupan yang saling mendukung dan menjaga keberadaan masing-masing pihak.

Sumber :
http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=320513&kat_id=16
Senin, 21 Januari 2008

Memberdayakan Perempuan dengan Ekonomi Produktif

Wacana tentang pemberdayaan perempuan (women empowerment) saat ini ramai dibicarakan. Berbagai pihak pun semakin peduli membahas dan mengaplikasikan berbagai program yang relevan. Sebagai bagian dari komunitas masyarakat, perempuan memang memiliki peran dan fungsi yang strategis. Namun hal itu seringkali sulit diwujudkan karena berbagai faktor. Sebagai penghambat utamanya, masalah kemiskinan. Keadaan itu telah membuat kaum perempuan menjadi kaum marjinal, secara sosial maupun ekonomi.

Mencermati kondisi tersebut, kalangan dunia usaha (korporat) tergerak untuk memberikan kontribusi guna memberdayakan kaum perempuan dan meningkatkan kemampuannya dalam bidang sosial dan ekonomi. PT Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI) misalnya, memiliki program pemberdayaan perempuan yang menjadi bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR). Salah satunya adalah Program Educating Women and Girls Initiative.

Pada program ini, Exxon Mobil Corporation bersama Center for Development and Population Activities (CEDPA), sebuah LSM internasional yang memfokuskan pada peningkatan taraf hidup perempuan dan anak perempuan di negara berkembang, mencanangkan program Global Women in Management. Program ini bekerjasama dengan para pemimpin perempuan, mitra lokal, organisasi nasional dan internasional, untuk memberikan pelatihan yang dibutuhkan kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya.

Salah satu implementasi dari program ini adalah didirikannya Lembaga Pengembangan Bisnis Wanita Mandiri (LPBWM) yang bekerjasama dengan Yayasan Dana Bakti Astra (YDBA). Field Public Affairs Manager EMOI, Anwar Iska, mengungkapkan, program ini ditujukan untuk membantu meningkatkan peran kaum perempuan di Kabupaten Aceh Utara, khususnya dalam kegiatan ekonomi produktif pada usaha skala mikro dan kecil (UMK). Hingga saat ini EMOI telah membantu 80 kelompok usaha UMK.

Kegiatan yang dilakukan LPBWM antara lain meningkatkan akses pasar; mengembangkan karakter dan keahlian berbisnis kaum perempuan skala UMK; memfasilitasi UMK potensial dalam perkuatan struktur permodalan; meningkatkan kemampuan quality, cost, and delivery (QCD); dan mendorong terciptanya UMK unggulan. "Lembaga ini juga mempertemukan UMK dengan pihak perbankan untuk masalah permodalan. Dan Alhamdulillah bank sudah mulai percaya," katanya kepada Republika beberapa waktu lalu.

Salah satu yang dibina LPBWM adalah UMK pembuat kasap (kain khas Aceh), jahit, dan bordir. Pembina UMK Kasap, Agustiana Elfitria, menjelaskan, pihaknya memberikan bantuan berupa bimbingan kepada kelompok perempuan yang bergerak di bidang pembuatan kasap, jahit, dan bordir. Tidak hanya itu, pihaknya juga membantu pemasarannya. "Kami menerima hasil produksi dari UMK tersebut lalu kami yang akan memasarkannya. Kami sering mengikuti berbagai pameran yang diadakan di Aceh dan Jakarta. Alhamdulillah peminatnya cukup bagus," katanya.

Tidak hanya pasar lokal, kata Yana, panggilan akrab Agustiana Elfitria, pihaknya pun mencoba untuk menembus pasar internasional. Yang sudah berhasil ditembus adalah pasar Maroko. Beberapa waktu lalu pihaknya mendapat pesanan sejumlah item produk untuk dikirim ke negara tersebut. Setiap kelompok UMK, lanjutnya, bisa terdiri dari 20 orang. Pagi hari mereka bekerja di sawah dan siangnya mereka bekerja di UMK. "Pada awalnya kami merekrut mereka lalu melatih mereka dengan berbagai keterampilan. Kami juga memberikan bantuan dana bergulir yang besarnya Rp 2 juta hingga Rp 5 juta," ujarnya menambahkan.

Perlu penyadaran

Sementara itu, Project Officer Association for Community Empowermnet (ACE) atau Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, Adi Gunawan, mengungkapkan dalam upaya pemberdayaan perempuan perlu sinergi antara kaum perempuan yang menjadi sasaran program dan para pendamping. Sinergi antara keduanya akan menjamin keberhasilan program pemberdayaan yang dilakukan. "Sebaliknya kalau tidak ada sinergi maka program pemberdayaan perempuan yang dijalankan sulit untuk berhasil," katanya.

Menurut Adi, hal terpenting yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu adalah penyadaran kepada masyarakat bahwa kaum perempuan bukan sekadar pelengkap penderita. Namun perempuan juga bisa sebagai aktor jika diberi kesempatan dan didampingi. Jadi arahnya lebih jelas. "Bahkan berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya, kaum perempuan itu memiliki semangat dan motivasi yang tinggi," ungkapnya. ACE sendiri, demikian Adi, memiliki beberapa program pemberdayaan kaum perempuan. Misalnya di Lenteng Agung Jakarta Selatan, yang memfasilitasi perempuan pendatang dan penduduk asli (betawi) untuk mendirikan koperasi. Kini program hasil kerjasama dengan GE Money tersebut telah berhasil membentuk sembilan koperasi wanita.

Di Klaten, juga dilaksanakan program serupa bagi kaum perempuan yang menjadi korban gempa. Kini terdapat 15 kelompok perempuan di dua kecamatan dan empat desa. "Yang menggembirakan kelompok perempuan tersebut kini sudah diakui oleh pemerintah desa setempat. Jika ada kebijakan lokal yang hendak dibuat, mereka selalu dipanggil untuk diajak rembugan. Bahkan ini berlaku saat pembuatan peraturan desa atau perdes," kata Adi. (jar)

Sumber :
http://www.republika.co.id/koran.asp?kat_id=438

Senin, 14 Januari 2008 13:21:00

Pengembang Harus Adopsi Kepentingan Lingkungan

Pengembang Harus Adopsi Kepentingan Lingkungan

Kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan harus ditumbuhkan pada semua pihak. Sebab kerusakan lingkungan akibat pembangunan kini semakin nyata dan terasa. Dampak yang kini bisa dirasakan antara lain terjadinya perubahan iklim (climat change) dan pemanasan global (global warming).

Kegiatan industri dan bisnis menjadi salah satu penyumbang terbesar terjadinya pemanasan global itu. Tak terkecuali industri properti. Karena itu para pelaku bisnis properti perlu memperhatikan aspek lingkungan dalam pengembangan proyeknya. Konsep green development (pembangunan berwawasan lingkungan) harus benar-benar dilakukan para pelaku bisnis properti. Ini menjadi prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan hunian yang aman, nyaman, asri, sekaligus bisa bebas dari bencana.

Wakil Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Bidang Kemitraan, M Echsanullah, mengungkapkan, aspek lingkungan memang menjadi sangat penting dalam bisnis properti. Sayangnya hal ini seringkali diabaikan, baik oleh pemerintah maupun pengembang. Contohnya adalah kebijakan untuk membuat kawasan pemukiman di areal yang seharusnya menjadi daerah resapan.

Pengembang biasanya akan mengurug daerah tersebut sampai beberapa meter. Akibatnya datang banjir, selain pada kawasan sekitarnya juga pada jangka panjang akan mengancam wilayah pemukiman tersebut. ''Itu diperparah dengan tak dibangunnya sistem drainase yang baik. Akibatnya akan terjadi banjir. Ini merugikan semua pihak terutama konsumen,'' katanya kepada Republika.

Menurut Echsan, akibat kesalahan kebijakan yang mengabaikan lingkungan seperti itu, kini banyak kawasan yang dulunya tidak terkena banjir, sekarang menjadi ikut terendam. Ini merugikan secara sosial maupun ekonomi. Dari sisi ekonomi, paling sedikit banjir akan membuat harga rumah menjadi jatuh. Ini jelas merugikan para pemiliknya. ''Peralihan fungsi sawah dan daerah resapan menjadi kawasan pemukiman dan perumahan, perlu untuk ditinjau kembali. Jika tidak, maka dampak negatif yang ditimbulkannya akan semakin hebat,'' paparnya.

Untuk mengatasi itu, kata Echsan, maka pemerintah dan pengembang harus memperhatikan aspek lingkungan. Pemerintah misalnya, bisa membuat kebijakan yang komprehensif soal lahan. Sedangkan pengembang, bisa membuat perencanaan yang matang dengan mengadopsi kepentingan-kepentingan lingkungan. ''Aspek lingkungan memang harus diperhatikan dalam bisnis properti. Apalagi dampak kerusakan lingkungan saat ini sudah semakin terlihat," ujar Direktur Utama Perumahan Taman Firdaus ini.

Pembangunan berkelanjutan

Sayangnya tak semua pengembang bersedia memperhatikan aspek lingkungan. Namun, belakangan mulai banyak pengembang yang memperhatikan lingkungan dalam pengembanganan proyek propertinya. Bahkan mereka menjadikan konsep berwawasan lingkungan itu sebagai nilai tambahnya.

PT Bumi Serpong Damai (BSD) yang mengembangkan kota mandiri BSD City adalah salah satu contoh pengembang yang berusaha mengakomodasi kepentingan lingkungan. Ini sudah dilakukan sejak awal kawasan ini dibangun. Tujuannya untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Manajer Humas BSD City, Idham Muchlis, mengungkapkan, agar pembangunan berkelanjutan tercapai, maka dalam setiap tahap pelaksanaannya seluruh parameter pembangunan harus dilaksanakan secara holistik. Tiga parameter tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, pengembangan kehidupan sosial dan budaya, serta pembangunan berwawasan lingkungan. Pengembangan kawasan yang berhasil dapat menjamin terwujudnya green development, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. ''Hal ini yang dilakukan BSD sejak awal pembangunan dulu,'' katanya.

Hal tersebut tercermin pada semua proyek yang dikembangkan. Salah satunya Green Cove, sebuah kawasan hunian menengah atas seluas 30 hektar. Kawasan hunian di sebelah barat BSD ini berkonsep cluster dengan lingkungan asri. Corporate Communications General Manager PT BSD, Dhony Rahajoe menambahkan, konsep pembangunan Green Cove mengacu kepada prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. ''Kawasan ini dapat menjadi alternatif dan memiliki keunggulan kompetitif di mata konsumen dalam mencari hunian yang layak. Tujuannya tak lain agar BSD City menjadi tempat hidup berkelanjutan yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya,'' tutur Dhony. Menurutnya, ada tiga aspek dalam sustainable development, yaitu ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Di Green Cove, aspek lingkungan lebih menonjol dibanding lainnya. Misalnya dengan pembangunan taman ukuran besar, penanaman pohon dalam jumlah banyak, serta penataan kawasan menjadi hijau dan asri.

Namun aspek ekonomi juga tetap diperhatikan, seperti penyediaan sarana belanja, restoran, serta kawasan komersial lainnya. Fasilitas ini dibangun di dalam kompleks sehingga untuk menjangkaunya penghuni tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor namun cukup jalan kaki. Ini akan mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor. "Dari 30 hektar lahan yang dikembangkan, sekitar 40 persen diantaranya akan digunakan untuk sarana umum, seperti taman, jalan, dan landskap," tutur Dhony.

Proyek properti lain yang sedang dikembangkan BSD dengan mengacu pada green development adalah green office, yaitu kawasan perkantoran dengan konsep ramah lingkungan seluas 20 hektar. Kompleks yang akan dibangun tersebut memiliki konsep yang berbeda dengan yang ada di Jakarta pada umumnya. Rencananya, di areal tersebut akan dibangun hingga 20 unit gedung perkantoran hijau lima hingga 20 lantai. (jar)

Sumber :
http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=319082&kat_id=438

Senin, 07 Januari 2008

Lagi, Riaupulp Raih Award CSR

Lagi, Riaupulp Raih Award CSR

PT Riau Andalan Pulp And Paper (Riaupulp), mendapat penghargaan Excellence Award di ajang Asian CSR Awards 2007 karena memenangi kategori pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Sistem Pertanian Terpadu.

Pada kategori upaya pengentasan kemiskinan, program pertanian terpadu Riaupulp, mengalahkan 186 program pada 117 perusahaan dari 14 negara-negara di Asia. "Penghargaan ini, kami serahkan bagi masyarakat Riau," komentar Direktur Utama Riaupulp Rudi Fajar melalui rilisnya baru-baru ini. Rudi menegaskan, Riaupulp selalu berkomitmen untuk mengembangkan masyarakat Riau. ''Sebab, mengimplementasikan CSR menguntungkan bagi masyarakat, bagi negara, serta menguntungkan bagi bisnis,'' tandasnya.

Untuk penghargaan di ajang Asian CSR Forum, sebelumnya pada 2005, Riaupulp mendapatkan Runner Up Asian Corporate Social Responsibility (CSR) Award untuk kategori Environmental Excellent. Selain itu, di tahun 2007, Riaupulp mendapatkan penghargaan Social Empowerment Award dari Koordinator Kementrian Kesra RI dan 2006 penghargaan dalam bidang CSR-Investasi Sosial Depsos dan Kementerian Kesra RI. Tahun 2005, Riaupulp dianugerahi serta peringkat pertama CSR Indonesia Award untuk kategori sosial.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan di Riau, Riaupulp mengembangkan program pertanian terpadu. Saat ini, terbina lebih 4.098 petani yang tersebar di lima kabupaten di Riau. Riaupulp juga berhasil mengajak kalangan perbankan untuk ikut membiayai mitra bina Riaupulp. "Sekarang ini, kredit yang dikucurkan sudah mencapai Rp 1,1 miliar untuk mitra bina kita. Program UMKM melahirkan 85 wirausahawan lokal yang mempekerjakan 1303 tenaga kerja," kata Direktur CSR Riaupulp Amru Mahalli.

Untuk mengelola operasionalnya, Riaupulp menerapkan konsep 3 P (People, Planet, and Profit) dalam kerangka praktik good corporate governance. Konsep ini mensinergikan aspek sosial, lingkungan, serta ekonomi perusahaan sehingga bisa menghasilkan manfaat secara maksimal baik bagi masyarakat, perusahaan dan lingkungan. (ika)

Sumber :
http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=311059&kat_id=444

Selasa, 23 Oktober 2007

Pemerintah Siap Terbitkan PP Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Pemerintah Siap Terbitkan PP Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang bisa menjamin terlaksananya tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibilities/CSR).

"PP ini sedang kita rumuskan bersama dengan kalangan dunia usaha dan mungkin juga ditambah Depsos dan Kementerian LH," kata Menkum dan HAM Andi Mattalatta menjawab pers seusai membuka acara sosialisasi PP No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) di Jakarta, Rabu. Dikatakan, pemerintah masih berupaya mencari titik keseimbangan yang paling pas agar kalangan dunia usaha tidak sampai dirugikan atau terpaksa mencari lokasi investasi di tempat lain dan masyarakat setempat juga mendapatkan keuntungan.Sekarang ini, ujarnya, kita melihat banyak perusahaan tidak memiliki basis sosial yang kuat di masyarakat tempat perusahaan itu beroperasi. "Dia (perusahaan) untung sementara masyarakat di sekitarnya tidak untung," katanya.Akibat dari kondisi yang tidak seimbang dan tidak saling menguntungkan tersebut, menurut Andi Mattalatta yang juga politisi Partai Golkar itu, perusahaan sering mendapatkan gangguan dari luar. "Masalah inilah yang nantinya kita akan atur dalam PP untuk menguji kepatutan dan kepatuhan perusahaan," ujarnya.

Lebih lanjut Andi Mattalatta menegaskan, jangan sampai pula CSR itu menjadi beban perusahaan atau bahkan menjadi momok sehingga investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi, Andi menegaskan, tujuan utama membuat aturan main tentang CSR itu sebenarnya adalah agar perusahaan bisa bekerja dengan tenang.(*)

Sumber :
http://www.antara.co.id/arc/2007/8/22/pemerintah-siap-terbitkan-pp-tanggungjawab-sosial-perusahaan/
22/08/07 11:43

Makassar Jadi Kota Pembuka Road Show CSR

Makassar Jadi Kota Pembuka Road Show CSR

Makassar (ANTARA News) - Makassar menjadi tuan rumah sekaligus kota pembuka `roadshow` Corporate Social Responsibility (CSR) Indonesia 2007 yang akan mulai berlangsung pada 3 - 5 Agustus 2007 dengan melibatkan Corporate Forum for Community Development (CFCD) dan PT Sampoerna.

Menurut Ketua Hubungan Luar Negeri CFCD, Suharman Noerman di Makassar, Kamis, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kini menjadi wacana global dimana perusahaan-perusahaan di negara maju, telah menerapkan konsep tersebut dalam setiap proses produksinya. Dia mengakui, konsep CSR ini, juga sudah mulai diterapkan di Indonesia dan jumlah perusahaan yang terlibat didalamnya pun, semakin banyak.

Dilihat dari tujuannya, yakni untuk menanggapi isu sosial, lingkungan dan etis serta tanggung jawab sosial ini, dinilai seharusnya merupakan bagian dari misi perusahaan serta pemerintah/dinas terkait. Sebab itu lanjutnya, komitmen yang dibutuhkannya pun, bukan hanya dari sebuah perusahaan atau pemerintah tetapi juga merupakan komitmen setiap orang yang bekerja didalamnya agar pelaksanaan CSR utuh dan benar.

Salah satu cara yang ditempuh yakni melakukan sosialisasi dengan menggelar rangkaian kegiatan CSR Indonesia 2007 melalui pameran, seminar dan talkshow sehingga diharapkan, lebih banyak pihak yang terdorong untuk menjalankan CSR agar berbagai masalah yang menimpa bangsa ini, dapat lebih mudah diatasi. Sementara itu, Manager CSR PT Sampoerna, Ishak A Muin mengatakan, diperlukan sosialisai yang gencar kepada semua pihak baik perusahaan, pemerintah maupun masyarakat luas untuk mendapatkan pemahaman secara utuh dan benar tentang konsep CSR yang bukan hanya merupakan kegiatan yang sifatnya charity (sumbangan) atau filantropi (kedermawanan), tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan guna memberdayakan masyarakat di sekitarnya sehingga tidak tergantung lagi dengan pihak lain untuk menaikkan tarif hidup mereka.

Ishak berharap, kegiatan pertama CSR yang mulai berlangusung Jumat (3/8) ini dalam bentuk seminar dan talkshow, diharapkan dapat menarik perhatian sekitar 150 peserta dari berbagai kalangan, seperti perusahaan, pemerintah setempat dan instansi terkait, akademisi, UKM dan koperasi serta masyarakat luas.Selain itu, pihaknya juga akan menggelar exhibition untuk memamerkan bentuk-bentuk kegiatan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan korporasi, pemerintah dan dinas terkait. Guna menginspirasi masyarakat, kegiatan CSR ini juga akan mengajak LSM dan UKM yang telah berhasil dikembangkan dengan baik oleh perusahaan nasional/lokal dan pemerintah setempat.

Ishak berharap, kegiatan CSR ini akan menarik perhatian pemerintah dan perusahaan untuk bersama-sama melakukan CSR secara utuh dan benar sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di Kota Makassar dan sekitarnya.(*)

Sumber :
http://www.antara.co.id/arc/2007/8/2/makassar-jadi-kota-pembuka-road-show-csr/
02/08/07 21:39

CSR Lebih dari Sekadar Nilai Besaran Uang

CSR Lebih dari Sekadar Nilai Besaran Uang

Bogor (ANTARA News) - Direktur Sumberdaya Manusia (SDM) Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, Kuky Permana menilai yang paling mengetahui secara rinci tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (corporate social responsibility) adalah perusahaan itu sendiri, sehingga semestinya CSR tidak hanya dilihat dari perspektif nilai besaran uang.

"CSR adalah bentuk dari kewajiban moral perusahaan, dan mestinya tidak harus diukur dari jumlah dan besaran nilai uang, karena di dalamnya ada nilai-nilai lain yang tidak bisa dikuantifikasi," katanya kepada pers disela-sela peresmian Sekolah Menengah Atas (SMA) Indocement oleh Bupati Bogor, Agus Utara Effendi di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), kemarin.

Hal itu dikemukakan menanggapi pertanyaan soal kewajiban CSR yang tertuang dalam UU tentang perseroan terbatas (PT) yang baru disahkan DPR, khususnya kepada perusahaan yang bergerak di bidang sumberdaya alam (SDA).

Menurut dia, bagi Indocement CSR yang sudah dilaksanakan di semua unit bisnisnya, baik di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cirebon di Jabar maupun di Tarjun, Kalimantan Selatan (Kalsel) selama ini telah berjalan dengan baik, dan terus akan dilaksanakan, baik sebelum lahirnya UU PT yang didalamnya mewajibkan CSR maupun sesudahnya. Pihaknya kurang merespons atas pewajiban CSR itu, karena menimbulkan ketidakjelasan. Ia memberi contoh bila CRS kemudian dikuantifikasi besarannya, padahal di sisi lain juga ada peraturan daerah (perda) lainnya yang sebenarnya mengatur seperti soal galian C, maka bisa terjadi tumpang-tindih.

"Jadi, sekali lagi, yang mengetahui CSR secara riil itu adalah masing-masing perusahaan, yang sudah cukup lama berlangsung. Kalau toh suatu perusahaan tidak melaksanakan CSR dengan baik, tentu ada disharmoni pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya," kata Kuky Permana. Menurut dia, dengan kenyataan seperti itu, maka tidak semestinya CSR yang selama ini dipahami perusahaan sebagai "kewajiban moral" itu kemudian dikuantifikasi karena akan ada kesulitan-kesulitan. Ia memberi contoh pengembangan dan budidaya tanaman jarak pagar yang kini sedang digagas pihaknya, bekerja sama dengan Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB), yang bertujuan untuk mendapatkan energi alternatif non-fosil.(*)

Sumber :
http://www.antara.co.id/arc/2007/7/24/csr-lebih-dari-sekadar-nilai-besaran-uang/
24/07/07 20:19

Menhut: Jangan Sampai Indonesia Kena "Ban Price" karena Asap

Menhut: Jangan Sampai Indonesia Kena "Ban Price" karena Asap

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kehutanan, Malam Sambat Kaban, mengatakan pencegahan dan pengurangan asap akibat kebakaran lahan dan hutan harus dilakukan agar produk Indonesia tidak terkena "ban price" di luar negeri. "Masalah asap ini sangat penting. Jangan sampai kita terkena `ban price` dari luar negeri, karena itu akan lebih rugi lagi," kata MS Kaban, di Purwakarta, Selasa.Menurut Kaban, bisa saja negara lain mengenakan potongan harga terhadap produk Indonesia seperti minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang pembukaan lahan sawitnya dengan cara membakar lahan. Ditakutkan semua produk perkebunan atau hutan Indonesia akan dikenakan "ban" karena dianggap pembukaan lahannya dengan cara pembakaran, ujar dia. Dia mengatakan, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah ekspor asap ke negara tetangga.

Menurut dia, jika dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2006, jumlah "hot spot" pada bulan Juli 2007 ini sudah berkurang drastis. "Pada bulan Juli tahun lalu jumlah hot spot bisa mencapai ribuan, tetapi tahun ini hanya ratusan. Titik api di Kalimantan Tengah pun lebih dapat terkendali tahun ini," ujar dia. Dia mengatakan, keberhasilan untuk mengurangi jumlah titik api tersebut karena semakin baiknya partisipasi semua pihak, baik dari para kepala daerah, gubernur, masyarakat, dan kesadaran pengusaha yang selama ini melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.(*)

Sumber :
http://www.antara.co.id/arc/2007/7/24/menhut-jangan-sampai-indonesia-kena-ban-price-karena-asap/
24/07/07 21:16

Perusahaan Tambang dan Migas Sudah Lakukan CSR, Kata Purnomo

Perusahaan Tambang dan Migas Sudah Lakukan CSR, Kata Purnomo

Jakarta (ANTARA News) - Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan selama ini perusahaan pertambangan dan migas telah melakukan kewajiban "corporate social responsibility" (CSR) kepada masyarakat sekitar.

"Sebetulnya, kalau yang dimaksud CSR untuk sumber daya alam, khususnya pertambangan dan energi, kita sudah lakukan itu," katanya, seusai melepas ekspedisi kendaraan 'biofuel' rute Manado-Jakarta di Jakarta, Senin.

Menurut dia, meski tidak ada UU tentang Perseroan Terbatas (PT) pun, perusahaan tambang dan migas sudah melakukan CSR dengan baik. "Pelaksanaan CSR itu bisa dilihat di lapangan," ujarnya.

Namun, Purnomo mempertanyakan kewajiban CSR yang hanya dikenakan pada perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam. "Padahal, CSR seharusnya dilakukan di setiap kegiatan usaha untuk membangun masyarakat di sekitar proyek" katanya.

Dalam Pasal 74 UU PT yang disahkan DPR pekan lalu, setiap perseroan yang terkait dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Apabila tidak melaksanakan kewajibannya, perseroan akan dikenakan sanksi yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan UU tersebut. (*)

Sumber :
http://www.antara.co.id/arc/2007/7/23/perusahaan-tambang-dan-migas-sudah-lakukan-csr-kata-purnomo/
23/07/07 12:59

Wapres: CSR Tetap Diberlakukan

Wapres: CSR Tetap Diberlakukan

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, Corporate Social Responsibility (CSR) tetap akan diberlakukan untuk menjamin kelangsungan perusahaan di bidang sumberdaya alam serta jaminan kesejahteraan sosial bagi masyrakat sekitarnya.

"Penerapan CSR itu sudah merupakan kewajiban bagi seluruh perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam dimana pun dunia ini. Itu sudah menjadi kewajaran," katanya, dalam jumpa wartawan di sela-sela kunjungannya ke Kuala Lumpur, Sabtu. Ia mengatakan,penerapan UU CSR itu akan dilaksanakan melalui peraturan pemerintah (PP) sehingga tidak semua perusahaan diwajibkan menerapkan CSR. "Ketentuan itu sudah ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas (PT), UU Investasi dan UU Minerba (Mineral dan Batubara), bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib memberikan CSR atau pertanggungjawaban sosial kepada warga sekitar," ujar Wapres.

Pasal 74 Ayat 1 UU PT menyatakan, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Sedangkan dalam pasal 2 berbunyi, tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran.

Sementara pada pasal 3 menggariskan, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan di pasal 4 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Awal pekan ini Kadin dan sejumlah asosiasi pengusaha membuat pernyataan bersama menolak ketentuan pada RUU PT yang mewajibkan perseroan menyisihkan sebagian laba bersih untuk pelaksanaan CSR. Menyikapi penolakan dunia usaha, Panitia Khusus (Pansus) RUU PT melontarkan perubahan pasal yang dianggap bermasalah itu. Wapres menegaskan, bagaimana pun CSR juga memberikan perlindungan sosial bagi perusahaan bersangkutan untuk dapat diterima di lingkungan masyarakat, hingga mampu berproduksi secara maksimal. "Tetapi dalam berproduksi itu perusahaan juga harus memberikan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat sekitar. Jangan sampai ada perusahaan batu bara dan sawit yang telah beroperasi dan berproduksi baik, tetapi infrastruktur masyarakat masih jelek, perbaikan sekolah tidak jalan. Jadi, itu (CSR) sudah menjadi kewajiban sekaligus kewajaran bagi setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam," ujar Jusuf Kalla menegaskan.(*)

Sumber :
http://www.antara.co.id/arc/2007/7/21/wapres-csr-tetap-diberlakukan/
21/07/07 18:12

PT Terkait SDA Wajib Alokasi Anggaran CSR

PT Terkait SDA Wajib Alokasi Anggaran CSR

Jakarta (ANTARA News) - Perseroan Terbatas (PT) yang kegiatan usahanya di bidang atau terkait dengan Sumber Daya Alam (SDA) harus mengalokasikan anggaran tertentu untuk tanggungjawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR), demikian ditetapkan dalam UU baru tentang PT yang merupakan revisi UU Nomor 1/1995.

"Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU PT, Akil Mochtar, dalam Rapat Paripurna DPR untuk menyepakati RUU PT tersebut menjadi UU di Jakarta, Jumat.

UU itu juga menyebutkan bahwa anggaran tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. "Pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diamanatkan kepada Peraturan Pemerintah," katanya.

Ketentuan lain yang ditetapkan dalam UU itu, antara lain penetapan modal dasar sebesar Rp50 juta untuk pembentukan PT, dari sebelumnya Rp 20 juta dalam UU 1/1995, dan kepemilikan saham "buy back" yang paling lama adalah tiga tahun. "Khusus tentang penggunaan laba, UU ini menetapkan bahwa 10 persen dari laba bersih harus disisihkan sebagai cadangan wajib," kata anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Selain itu juga Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (Agri), Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim), Aspadin (Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan) dan Nampa (Asosiasi Industri Pengolahan Daging). "Penyelenggaraan RUPS dimungkinkan dengan menggunakan media elektronik, seperti telekonferensi, 'video conference' atau sarana media elektronik lainnya," kata Akil menjelaskan tentang ketetapan UU terkait organ perseroan. (*)

Sumber :
http://www.antara.co.id/en/arc/2007/7/20/pt-terkait-sda-wajib-alokasi-anggaran-csr/
20/07/07 16:56

Menperin Usulkan Dana CSR Tak Kena Pajak

Menperin Usulkan Dana CSR Tak Kena Pajak

Jakarta (ANTARA News) - Menperin Fahmi Idris mengusulkan agar dana yang dikeluarkan perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) tidak dikenakan pajak, sehingga perusahaan di Indonesia terdorong melakukan tanggung jawab sosial baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Ditemui di sela-sela kunjungan ke Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI) 2007, di Jakarta, akhir pekan lalu, Fahmi mengakui kalangan dunia usaha melihat CSR sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu, kata dia, diusulkan agar pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak agar memberi dorongan kuat kepada dunia usaha untuk melakukan program CSR tersebut. "Saya rasa lebih tepat itu, supaya pemerintah lebih mendorong, ketimbang kita memaksakan (perusahaan melakukan CSR)," ujarnya.

Sementara itu, sejumlah asosiasi asosiasi industri yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menolak wajib CSR yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 74 dalam RUU-PT. RUU tersebut saat ini masih dalam pembahasan pemerintah bersama DPR. Sejumlah asosiasi yang menolak wajib CSR dalam RUU PT antara lain Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), Persatuan Industri Kosmetika Indonesia (Perkosmi), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia).

Selain itu juga Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (Agri), Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim), Aspadin (Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan), dan Nampa (Asosiasi Industri Pengolahan Daging).

Ketua Gapmmi, Franky Sibarani, menilai CSR yang berlaku wajib dapat menurunkan daya saing, menghambat iklim investasi di dalam negeri, sehingga dikhawatirkan menurunkan ekspor yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Hal senada juga dikemukakan Sekretaris Eksekutif API, Ernovian G Ismy, yang mengatakan jika RUU itu mewajibkan CSR, maka beban industri akan semakin tinggi. (*)

Sumber :
http://www.antara.co.id/arc/2007/7/15/menperin-usulkan-dana-csr-tak-kena-pajak/
15/07/07 20:31

Kurang dari 50 Persen Perusahaan Laksanakan CSR

Kurang dari 50 Persen Perusahaan Laksanakan CSR

Jakarta (ANTARA News) - Meneg Lingkungan Hidup (LH) Rachmat Witoelar mengatakan kepedulian industri di Indonesia terhadap fungsi tanggung jawab sosialnya (CSR) parah karena kurang dari 50 persen yang menerapkan program CSR terutama di bidang lingkungan. "Parah dan menyedihkan. Tidak semuanya (perusahaan) melakukan CSR, kurang dari 50 persen," katanya usai pencanangan penananaman 5.000 pohon oleh PT Bakrie Pipe Industries (PBI) di Bekasi, Jawa Barat, Rabu. Ia menilai kondisi tersebut sungguh menyedihkan dan dinilainya cukup parah yang akan berdampak pada kelestarian lingkungan hidup. Padahal, kata dia, setiap kegiatan industri mengeluarkan emisi gas buang karbondioksida (CO2) yang bisa dihitung, sehingga setiap tiga bulan sekali setidaknya ada penanaman satu pohon. "Setiap perusahaan harus dihitung emisi gas buangnya, sehingga kemudian bisa menghitung berapa kebutuhan pohon yang harus ditanam untuk menghilangkan dosa terhadap lingkungan," katanya.

Rachmat menilai selama ini CSR kebanyakan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar terutama PMA (Penanaman Modal Asing), sehingga perlu daya dorong yang cukup kuat agar dunia usaha khususnya industri melakukan CSR tersebut. Salah satu perangkat yang diusulkan dan telah dirintisnya adalah insentif kemudahan mendapatkan modal kerja atau investasi dari perbankan nasional untuk perusahaan yang telah melakukan CSR dengan baik.

"Kami telah melakukan MoU (memorandum kesepakatan) dengan Pak Burhanuddin (Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah), Pak Sigit (Dirut BNI), dan Bank Mandiri, agar komponen CSR menjadi pertimbanagn dalam pemberian kredit. Misalnya dia mau ekspansi 20-30 juta dikasih, kalau CSR nya bagus," ujar Rachmat Witoelar.

Sementara itu, Dirut PT Bakrie & Brothers Tbk Bobby Gafur S Umar mengatakan pihaknya setiap tahun mengeluarkan CSR yang bervariasi sesuai dengan kemampuan anak-anak perusahaan, dengan kontribusi CSR terbesar dari sektor perkebunan. "Menurut pandangan kami program CSR sama sekali tidak harus menjadi beban bagi kalangan dunia usaha dan idealnya implementasi program pengembangan kemasyarakatan dalam bentuk CSR harus didasari kesadaran pengusaha itu sendiri," katanya.(*)

Sumber :
http://www.antara.co.id/arc/2007/7/4/kurang-dari-50-persen-perusahaan-laksanakan-csr/
04/07/07 17:18

Presiden : Hindari Hedonisme, Kebebasan Tanpa Batas dan Jalan Pintas

Presiden : Hindari Hedonisme, Kebebasan Tanpa Batas dan Jalan Pintas

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak masyarakat, khususnya kepada guru, untuk ikut menyelamatkan generasi muda dari dampak globalisasi, seperti budaya hedonisme, menerapkan kebebasan tanpa batas dan mencari jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. "Mari kita selamatkan generasi muda. Jangan hedonistik, jangan menerapkan kebebasan tanpa batas dan jangan mencari jalan pintas," kata Presiden Yudhoyono, pada acara silaturahmi dengan ratusan peserta Reuni Akbar Peserta Pelatihan dan Pendidikan Guru Angkatan I yang diselenggarakan PT Telkom Indonesia Tbk dan Harian Republika, di Istana Negara, Jakarta, Sabtu.

Ajakan untuk menyelamatkan generasi muda ini disampaikan Presiden kepada para guru yang hadir dalam acara tersebut. Menurut Presiden, saat ini ada perkembangan kehidupan masyarakat yang membahayakan, sebagai dampak dari globalisasi, yang di samping membawa kebaikan, juga di sisi lain membawa serta nilai dan perilaku yang kurang baik. Dampak negatif itu adalah budaya hedonisme atau keinginan untuk mengejar kesenangan duniawi, menerapkan kebebasan tanpa batas, mencari jalan pintas untuk mencapai tujuan.

Kepala Negara menambahkan, budaya hedonisme itu dekat dengan kejahatan dan narkoba karena menganggap uang, materi dan kesenangan hidup di atas segalanya. Sedangkan menerapkan kebebasan tanpa batas, merupakan tindakan yang jauh dari nilai, kultur dan agama manapun, karena mengganggu hak orang lain. "Sedangkan kebiasaan mencari jalan pintas akan membahayakan, karena kalau ada masalah bukan diselesaikan dengan akal dan nalar sambil berdoa, tetapi ke dukun dan sebagainya. Ini juga berbahaya," katanya. Jika ingin menjadi bangsa yang maju, kata Presiden, maka harus bekerja keras, tidak bisa dengan jalan pintas. "Ingin kaya nanti bisa berbuat kejahatan, ingin menjadi pimpinan eksekutif mana pun dengan jalan pintas, nanti akan memakai cara-cara yang tidak benar, padahal untuk semua itu ada cost, mekanisme, dan kedewasaan," katanya.Generasi muda memiliki potensi besar yang bisa dibangun menjadi generasi yang unggul, tambah Kepala Negara. "Biarkan mereka berkarya mengembangkan potensi dengan metode dan pengasuhan yang tepat, karena mereka akan membawa bangsa Indonesia menuju kejayaan," katanya.

Presiden dalam acara tersebut didampingi Ibu Ani Yudhoyono. Nampak pula hadir sejumlah menteri kabinet, seperti Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendiknas Bambang Soedibyo, Menag M Maftuh Basyuni, Menkominfo M Nuh, Ketua BKPM Mohammad Luthfi, dan Sekkab Sudi Silalahi.

Sisihkan Dana CSR

Dalam kesempatan itu, Presiden Yudhoyono juga berjanji akan meminta Menteri Negara BUMN Sofjan Djalil agar paling tidak BUMN mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR)-nya untuk melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, seperti program pelatihan dan pendidikan guru yang dilakukan PT Telkom dan Harian Republika. "Saya akan teruskan ke Menteri BUMN agar paling tidak BUMN mengalokasikan dana CSR-nya untuk model program seperti ini," katanya, seraya meminta program pelatihan guru semacam itu dilanjutkan.

Presiden mengatakan meski belum mencapai 20 persen seperti diamanatkan UUD 1945, tetapi pemerintah, DPR dan DPRD terus bekerja meningkatkan jumlah anggaran pendidikan. Menurut Presiden, sekarang ini anggaran yang paling tinggi adalah pendidikan, meski pun jumlah itu belum cukup. Karena itu, penggunaannya jangan sampai salah sasaran. "Jangan belok-belok, harus sampai tujuan yang dikehendaki sambil membangun ekonomi dan dunia usaha agar makin besar APBN dan makin banyak dana yang dialokasikan ke pendidikan," katanya.

Sementara itu, Dirut Telkom, Rinaldi Firmansyah, mengemukakan Telkom dan Republika percaya bahwa di samping menjalankan perusahaan dengan tujuan mencari keuntungan, tetapi juga harus pula mengembalikannya ke masarakat dalam berbagai bentu program pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, program Pelatihan dan Pendidikan Guru angkatan I yang berlangsung sejak April 2006 hingga April 2007 lalu itu merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility Program yang dilaksanakan dengan tujuan memacu motivasi dan memberikan berbagai keterampilan kepada guru.

Sejumlah tokoh nasional turut serta memberikan pelajaran dan pengalamannya kepada para guru yang menjadi peserta pelatihan, seperti Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng, dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Yenni Wahid. Sejumlah artis juga ikut berpartisipasi, seperti Neno Warisman, M Farhan, dan penyanyi Acil Bimbo.

Program Pelatihan dan Pendidikan Guru Angkatan II rencananya akan dimulai kembali untuk 10 angkatan di kota Jakarta, Bandung, Semarang dan Yogyakarta pada Juni 2007 sampai Juni 2008. Dalam angkatan ke-II itu, Telkom dan Republika menambah satu program baru, yaitu Generasi Baru Pesantren yang akan bekerjasama dengan Departemen Agama. (*)

Sumber :
http://www.antara.co.id/arc/2007/6/2/presiden--hindari-hedonisme-kebebasan-tanpa-batas-dan-jalan-pintas/
02/06/07 16:00

Indosat Gandeng Universitas Yarsi Jakarta untuk CSR

Indosat Gandeng Universitas Yarsi Jakarta untuk CSR

Jakarta (ANTARA News) - PT Indosat Tbk menggandeng Universitas Yarsi Jakarta untuk bekerjasama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/Corporate Social Responsibility) pada 2007 yang lebih ditekankan untuk dunia pendidikan. "Tahun 2006-2007 tema CSR kita adalah Indonesia Belajar. Kita memberikan peran dan kompetensi kita untuk dibagikan kepada institusi pendidikan seperti universitas, SMA dan lain-lain," kata Kepala Indosat Wilayah Jabotabek, Sony Teguh Trilaksono.

Kerjasama Indosat dengan Universitas Yarsi dikukuhkan lewat penandatanganan nota kesepahaman antara Indosat yang diwakili oleh Kepala Indosat Wilayah Jabotabek, Sony Teguh Trilaksono dengan Ketua Umum Pengurus Yayasan Yarsi Prof Dr J Jurnalis Uddin, PAK di kampus Yarsi di Jakarta, Rabu.

Sony mengatakan bentuk kerjasama tersebut antara lain berupa kesempatan magang di Indosat bagi mahasiswa dosen Universitas Yarsi, penelitian bersama, misalnya untuk melakukan survey di kampus. "Satu lagi, kita mengajak koperasi kampus untuk bagaimana mengembangkan bisnis seluler yang terpadu," lanjut dia.

Sony menjelaskan tujuan CSR Indosat dalam dunia pendidikan adalah untuk membagi `soft skill` dan aspek tehnologi yang dipunyai Indosat kepada dosen dan terutama mahasiswanya agar siap menghadapi dunia kerja yang makin kompetitif. Pada kesempatan yang sama, Universitas Yarsi juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan PT Oracle Indonesia dan Yayasan Penggerak Linux Indonesia untuk mengembangkan Fakultas Tehnologi Informasinya. Nota kesepahaman kerjasama tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan Yarsi Prof Dr J Jurnalis Uddin, PAK di kampus Yarsi dengan Direktur Pendidikan Oracle, Mardjuki mewakili Oracle dan dengan Ketua YPLI, Rusmanto mewakili Linux.

Sementara itu, Dekan Fakultas Tehnologi Informasi Universitas Yarsi, Suhaeri MT mengatakan kerjasama dengan Indosat terkait dengan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. "Kita diberi kesempatan untuk magang. Mereka menjadi dosen disini sebagai dosen tamu atau dosen tenaga ahli. Melakukan penelitian bersama antara Universtasi Yarsi dengan Indosat," kata Suhaeri. Sedangkan dalam aspek pengabdian masyarakat kata dia, kerjasama dilakukan dengan memberikan layanan kepada masyarakat seperti memberikan ilmu-ilmu mengenai tehnologi informasi kepada masyarakat.

Sementara kerjasama Universitas Yarsi dengan Linux, ujar Suhaeri, nantinya Linux nanti akan mengembangkan laboratorium Linux di Fakultas Tehnik Informasi serta mengajarkan materi seputar Linux. "Kerjasama dengan Oracle, kita jadi member dari Oracle. Nanti kita para dosen, ditraining menjadi instruktur dan setelah lulus sertifikasi internasional Oracle, kita akan ajarkan kepada mahasiswa kita," tambah Suhaeri. (*)

Sumber :
http://www.antara.co.id/arc/2007/5/16/indosat-gandeng-universitas-yarsi-jakarta-untuk-csr/
16/05/07 23:27

Belajar UU Perseroan Terbatas Sampai ke China

Belajar UU Perseroan Terbatas Sampai ke China

Oleh Ahmad Wijaya

Beijing (ANTARA News) - Ungkapan "Belajarlah sampai ke Negeri China" benar-benar "diresapi" oleh wakil rakyat. Sebanyak 12 anggota Panja RUU Perseroan Terbatas DPR-RI merasa perlu terbang ke Negeri Tirai Bambu, demi menggali pengalaman mendirikan Perseroan Terbatas (PT) dari Mao Zedong itu.

Mereka melakukan studi banding ke China dalam rangka mencari perbandingan untuk melakukan perubahan UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT. "Kita berkunjung ke China dalam rangka melakukan studi banding tentang UU Perseroan Terbatas mengingat saat ini DPR-RI sedang melakukan kajian secara mendalam terhadap perubahan UU tersebut," kata Wakil Ketua Panja RUU PT DPR-RI Yusuf Pardamean usai bertemu dengan Badan Administrasi Industri dan Perdagangan China serta Pimpinan Ekonomi dan Hukum Konggres Rakyat Nasional (NPC) China. Menurut Yusuf, perubahan UU tersebut dalam rangka menjawab berbagai perkembangan di dunia, ekonomi global dan informasi politik yang kian maju, sehingga membuat DPR merasa perlu melakukan perubahan mendasar terhadap UU itu.

Selain ke China, DPR juga melakukan studi banding ke Thailand, karena kedua negara itu dipandang telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam pengaturan PT. DPR ingin membuat peraturan Perseroan yang mendorong peningkatan mutu perusahaan dan kualitas perekonomian Indonesia. "Nantinya baik pengusaha, pemegang saham dan masyarakat harus bisa merasakan keuntungan dengan kehadiran PT yang dibentuk oleh swasta lokal maupun asing," kata Yusuf.

Direktur Biro Pendaftaran Perusahaan pada Biro Adminsitrasi Industri dan Perdagangan Xu Ruibiao mengatakan, untuk semua izin pendaftaran pendirian PT di China semua ditangani oleh Biro Pendaftaran perusahaan. "Fungsi keberadaan instansi ini adalah mendaftar dan mengurus PT serta menghapuskan keberadaan PT yang ada di China," katanya.

Di China, katanya, jumlah perusahaan yang beroperasi mencapai 8,5 juta perusahaan yang bergerak dalam berbagai sektor usaha. Dikatakan Xu, untuk mengeluarkan izin PT proses administrasi diupayakan dilakukan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan umumnya bisa dikeluarkan dalam waktu maksimal 10 hari. "Kalau semua dokumen sudah lengkap maka izin akan kita berikan dalam waktu tidak lebih dari 10 hari," kata Xu menjelaskan. Pihaknya juga memberikan sejumlah kemudahan bagi pengusaha yang ingin mendirikan PT, yaitu pendaftaran bisa melalui email, meskipun tetap saja harus datang ke instansinya untuk menyerahkan sejumlah dokumen.

Di China, kata Xu, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk bisa mendirikan perusahaan terbatas, antara lain saham perusahaan maksimal hanya bisa dimiliki tidak lebih 50 orang dan kalau sudah lebih dari 50 orang maka diharuskan mendirikan perusahaan umum. Selain itu harus ada perjanjian yang dibuat secara bersama oleh para pemilik saham, serta harus memiliki nama dan harus mempunyai organisasi hukum, seperti asosiasi. "Dan yang tidak kalah penting adalah PT harus memiliki alamat yang jelas untuk kantornya," kata Xu menambahkan.

Tidak Bisa Diserap

Dalam pertemuan dengan Badan Administrasi Industri dan Perdagangan China serta Pimpinan NPC China, Panja RUU PT mendapat masukan secara rinci mengenai keberadaan dan syarat-syarat pendirian PT di China. Namun, Yusuf mengakui tidak semua pasal UU Perseroan yang berlaku di China dapat diterapkan di Indonesia sekalipun di Negeri Tirai Bambu pertumbuhan PT berkembang sangat pesat.

"Tidak semua ketentuan yang berlaku dalam UU Perseroan terbatas di China bisa diserap di Indonesia," kata Yusuf Pardamean. Salah satu ketentuan UU Perseroan di China yang tidak bisa diterapkan di Indonesia antara lain adanya campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam pengurusan pendirian PT.

Pendirian PT di China juga tidak membutuhkan pengesahan notaris, sementara di Indonesia fungsi notaris sampai saat ini masih sangat diperlukan. Sementara itu, H Idham (FPDIP) menginginkan agar tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dimasukkan dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) yang sekarang.

"Dalam UU Nomor 1 Tahun 1995, CSR belum diatur. Fraksi PDIP punya komitmen untuk mengatur secara rinci prinsip-prinsip CSR. China pun sangat peduli dengan CSR," kata Idham. Disamping itu, ia melihat perngaturan yang lebih rinci mengenai tanggung jawab perseroan di Indonesia dalam mencegah menurunnya kemampuan fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia. "Jangan lalu kita menari di atas kerusakan lingkungan, demi semata-mata mengejar keuntungan. Ini sangat membahayakan bagi kelangsungan negara kita," tambahnya. Ia melihat, CSR di Indonesia masih rendah dengan masih banyaknya usaha penambangan dilakukan secara membabi buta tanpa reklamasi. Juga pengusahaan hutan di Kalimantan yang makin tidak terkendali. "Kalau ini tidak dijaga maka bencana akan bertubi-tubi menghantam Indonesia," tambahnya.(*)

Sumber :
http://www.antara.co.id/arc/2007/5/10/belajar-uu-perseroan-terbatas-sampai-ke-china/
10/05/07 16:00

Telkom Jatim Latih TIK ke Guru

Telkom Jatim Latih TIK ke Guru

Surabaya (ANTARA News) - Menyambur Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), PT Telkom Tbk. Jawa Timur (Jatim) melatih para guru menguasai mata ajaran dalam bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) atau ICT dalam acara "Telkom Ciptakan 1000 Bintang". "Program Telkom Ciptakan 1000 Bintang ini, bertujuan untuk mencetak guru-guru `trainer ICT (Information & Communication Technology)' di Jatim," kata Manager Komunikasi Telkom Jatim, Djadi Soegiarto, di Surabaya, Rabu. Dalam tahap awal, katanya, Telkom akan mencetak 40 pelatih TIK yang lulusannya akan mendidik 1.000 guru di Jatim selama tahun 2007.

Acara Telkom Ciptakan 1000 Bintang itu, diawali dengan sebuah seminar IT (Information Technology) yang dipandu oleh artis Neno Warisman. Lebih dari 250 "stakeholder" (pemangku kepentingan) di bidang pendidikan hadir dari seluruh Jatim. Peserta tersebut berasal dari Diknas di beberapa kabupaten dan kotamadya, dari Depag, dan Rektorat universitas ternama. Disela sesi seminar, Telkom juga memberikan bantuan berupa lima buah PC (Personal Computer) beserta modem ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) kepada lima sekolah perwakilan dari Surabaya Barat, Surabaya Timur, Malang, Madiun dan Jember.

Acara yang diselenggarakan Telkom Divre V Jawa Timur bersama dengan YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) itu, bukan merupakan yang pertama kalinya, karena tahun sebelumnya, Telkom telah menyelenggarakan program "Quantum Learning & Quantum Teaching" untuk para guru yang telah berhasil meluluskan 50 guru "trainer". Selain program kepedulian terhadap bidang pendidikan, program CSR (Corporate Social Responsibility) Telkom juga mempunyai fokus ke bidang lainnya juga seperti kemitraan, lingkungan hidup, kesehatan, budaya dan olahraga, pelayanan umum dan Bencana.

Telkom mengalokasikan dana tak kurang dari Rp20,5 miliar pada tahun 2007 untuk program CSR di Jatim. Salah satu contoh program CSR terbesar di awal 2007 adalah proyek revitalisasi Taman Bungkul (bekerja sama dengan Pemkot Surabaya) menjadi Taman Kota dengan konsep "sport, education and entertainment". (*)

Sumber :
http://www.antara.co.id/arc/2007/5/2/telkom-jatim-latih-tik-ke-guru/
02/05/07 18:09

Pengusaha Diimbau Ikut Atasi Kemiskinan dan Anak Yatim

Pengusaha Diimbau Ikut Atasi Kemiskinan dan Anak Yatim

Jakarta (ANTARA News) - Para pengusaha mulai skala kecil hingga besar diimbau memberikan santuan bagi keluarga miksin dan anak yatim di lingkungannya, agar mereka terbebas dari kemiskinan, kata Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) H Rainal Rais. "Kepedulian para pengusaha untuk menyantuni keluarga miskin dan anak yatim di lingkungan terdekat sebagai wujud perintah agama Islam dan pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR)," katanya usai memberikan santuan kepada 150 anak yatim di Yayasan Rahmaniah, Cawang, Jakarta Timur, Rabu malam.

Rais mengatakan, HIPPI sebagai salah satu organisasi profesi pengusaha di Indonesia berupaya mempelopori pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR - Corporote Social Responsibility) sebagaimana diatur oleh pemerintah melalui pemberian santuan kepada anak yatim di bulan Suci Ramadhan. "Kami mengajak anggota HIPPI di seluruh Indonesia untuk memulai melaksanakan CSR dengan memberikan santuan kepada keluarga miskin dan anak yatim di lingkungan terdekatnya," katanya.

Rais menyatakan optimis, anak yatim yang telah mendapat santunan dalam pendidikan dan keterampilan, kelak mereka saat dewasa akan menajdi pemimpin bagi bagi bangsa dan negara Indonesia. Menurut Rais, jumlah penduduk yang menganggur saat ini mencapai 100 juta orang, sedang pemerintah hanya mampu membuka lapngan kerja bagi enam juta orang setiap tahun.

Karena itu, peran pengusaha sangat diperlukan untuk membuka lapangan kerja baru sebagai wujud pelaksanaan CSR, sehingga menampung jumlah penganggur serta ikut mengatasi kemiskinan di Indonesia. "Pemerintah diharapkan memberikan iklim yang kondusif bagi pengusaha seperti memudahkan pengurusan ijin usaha, serta memberikan jaminan keamanan berusaha, sehingga dunia usaha bertumbuh cepat guna menampung para penganggur," katanya.

Acara pemberian santunan kepada yatim piatu itu diakhiri dengan buka puasa bersama dan diisi tausyiah Agama Islam serta musik marawis dari anak yatim piatu.(*)

Sumber :
http://www.antara.co.id/arc/2007/10/3/pengusaha-diimbau-ikut-atasi-kemiskinan-dan-anak-yatim/
10/03/07 21:42