Indonesia Tawarkan Hutan untuk REDD
NUSA DUA - Indonesia menawarkan diri menjadi lokasi pilot activity untuk Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD). Proyek ini menjadi yang pertama di dunia sebelum skema REDD diberlakukan pasca-Protokol Kyoto pada 2012 mendatang.
''Pada 6 Desember besok akan ada launching readiness REDD yang dikoordinir oleh Badan Litbang Kehutanan. Dari sana dimulai satu pilot activity REDD di Indonesia,'' ujar Menteri Kehutanan, MS Kaban, seusai membuka Indonesian Forestry yang merupakan kegiatan paralel United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) COP 13 di Bali, Selasa (4/12).
Menurut Kaban, aktivitas ini telah mendapat dukungan dari beberapa pihak seperti Inggris, Australia, Jerman, dan World Bank. Namun, lanjut dia, mekanismenya belum dibicarakan secara detail. ''Kami harus menyusun kriteria hutan yang akan digunakan, lalu bagaimana memilih lokasi pilot activity, misalnya, dilihat dari karakter geografis, sebaran geografis, dan kesiapan pemerintah setempat,'' jelasnya.
Kaban menyatakan, saat ini belum bisa dipastikan hutan mana yang akan masuk ke dalam proyek ini. Namun, dia memastikan tak seluruh hutan akan masuk dalam program tersebut. ''Kita punya komitmen berapa yang harus dijaga. Hutan yang bisa masuk dalam pilot activity itu, misalnya, dari hasil program penanaman 4.000 hektare pohon meranti,'' cetusnya.
Kaban mengakui bahwa pihaknya memang menyiapkan desain pilot activity REDD yang nantinya akan diteruskan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Luar Negeri RI.
REDD adalah proposal negara-negara selatan atau negara berkembang yang masih memiliki hutan tropis sebagai salah satu skema penanganan perubahan iklim pasca-2012, yaitu ketika periode berlakunya perjanjian Protokol Kyoto berakhir. REDD diharapkan mampu menjembatani mekanisme pembangunan bersih atau clean development mechanism (CDM) dengan penanganan kerusakan hutan (deforestasi).
Skema REDD menawarkan kewajiban negara-negara utara membayar kepada negara-negara Selatan guna mengurangi penggundulan hutannya, dan atau negara-negara Selatan juga dapat menjual kemampuan serap karbon yang dimiliki hutannya kepada Utara. Dengan skema tersebut, diharapkan kontribusi emisi dari deforestasi khususnya pada hutan hujan tropis yang mencapai 20 persen dari total emisi karbon di atmosfer dapat dikurangi.
Di sisi lain, Kaban memastikan, keputusan ikut ambil bagian dalam REDD atau tidak, secara prinsip tetap di tangan Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, harus ada mekanisme yang jelas dalam enam bulan ke depan berkaitan dengan pilot activity.
Kepala Badan Libang Departemen Kehutanan, Wahyudi Wardoyo, menambahkan, dia mendengar dari delegasi Indonesia di UNFCC bahwa semua negara mendukung skema REDD, tapi soal REDD belum dibahas secara detail hingga 6 Desember besok. ''Saya tegaskan di sini, REDD bukan ide dari Indonesia atau negara maju,'' ungkapnya.
Pada 6 Desember nanti, kata Wahyudi, yang diumumkan bukanlah soal hutan mana yang ditunjuk menjadi pilot activity. ''Yang diumumkan adalah kriteria pemilihan lokasi,'' jelasnya.
Di sisi lain, Kaban menyatakan, meski pilot activity akan dijalankan, di dalam negeri pelestarian hutan tetap dilakukan। Dia mencontohkan sejak 2003 hingga 2007 pemerintah sudah merehabilitasi hutan sekitar 2,2 juta hektare। `'Dan tahun 2008 diperkirakan mencapai 5 juta hektare,'' cetusnya. (eye)
Rabu, 05 Desember 2007 9:27:00
''Pada 6 Desember besok akan ada launching readiness REDD yang dikoordinir oleh Badan Litbang Kehutanan. Dari sana dimulai satu pilot activity REDD di Indonesia,'' ujar Menteri Kehutanan, MS Kaban, seusai membuka Indonesian Forestry yang merupakan kegiatan paralel United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) COP 13 di Bali, Selasa (4/12).
Menurut Kaban, aktivitas ini telah mendapat dukungan dari beberapa pihak seperti Inggris, Australia, Jerman, dan World Bank. Namun, lanjut dia, mekanismenya belum dibicarakan secara detail. ''Kami harus menyusun kriteria hutan yang akan digunakan, lalu bagaimana memilih lokasi pilot activity, misalnya, dilihat dari karakter geografis, sebaran geografis, dan kesiapan pemerintah setempat,'' jelasnya.
Kaban menyatakan, saat ini belum bisa dipastikan hutan mana yang akan masuk ke dalam proyek ini. Namun, dia memastikan tak seluruh hutan akan masuk dalam program tersebut. ''Kita punya komitmen berapa yang harus dijaga. Hutan yang bisa masuk dalam pilot activity itu, misalnya, dari hasil program penanaman 4.000 hektare pohon meranti,'' cetusnya.
Kaban mengakui bahwa pihaknya memang menyiapkan desain pilot activity REDD yang nantinya akan diteruskan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Luar Negeri RI.
REDD adalah proposal negara-negara selatan atau negara berkembang yang masih memiliki hutan tropis sebagai salah satu skema penanganan perubahan iklim pasca-2012, yaitu ketika periode berlakunya perjanjian Protokol Kyoto berakhir. REDD diharapkan mampu menjembatani mekanisme pembangunan bersih atau clean development mechanism (CDM) dengan penanganan kerusakan hutan (deforestasi).
Skema REDD menawarkan kewajiban negara-negara utara membayar kepada negara-negara Selatan guna mengurangi penggundulan hutannya, dan atau negara-negara Selatan juga dapat menjual kemampuan serap karbon yang dimiliki hutannya kepada Utara. Dengan skema tersebut, diharapkan kontribusi emisi dari deforestasi khususnya pada hutan hujan tropis yang mencapai 20 persen dari total emisi karbon di atmosfer dapat dikurangi.
Di sisi lain, Kaban memastikan, keputusan ikut ambil bagian dalam REDD atau tidak, secara prinsip tetap di tangan Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, harus ada mekanisme yang jelas dalam enam bulan ke depan berkaitan dengan pilot activity.
Kepala Badan Libang Departemen Kehutanan, Wahyudi Wardoyo, menambahkan, dia mendengar dari delegasi Indonesia di UNFCC bahwa semua negara mendukung skema REDD, tapi soal REDD belum dibahas secara detail hingga 6 Desember besok. ''Saya tegaskan di sini, REDD bukan ide dari Indonesia atau negara maju,'' ungkapnya.
Pada 6 Desember nanti, kata Wahyudi, yang diumumkan bukanlah soal hutan mana yang ditunjuk menjadi pilot activity. ''Yang diumumkan adalah kriteria pemilihan lokasi,'' jelasnya.
Di sisi lain, Kaban menyatakan, meski pilot activity akan dijalankan, di dalam negeri pelestarian hutan tetap dilakukan। Dia mencontohkan sejak 2003 hingga 2007 pemerintah sudah merehabilitasi hutan sekitar 2,2 juta hektare। `'Dan tahun 2008 diperkirakan mencapai 5 juta hektare,'' cetusnya. (eye)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar