Hutan Indonesia dan Perubahan Iklim Dunia
Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Luas hutan Indonesia mencapai 120,35 juta hektar yang terbagi dalam hutan konservasi 20,20 juta hektar, hutan lindung 33,52 juta hektar, hutan produksi 59,25 juta hektar dan hutan produksi konversi 8,08 juta hektar.
Dengan predikat pemilik hutan tropis terluas dan menjadi paru-paru dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan bumi, termasuk perubahan iklim yang belakangan menjadi pusat perhatian. Keberadaan hutan menjadi sangat penting dengan tiga peran utamanya dalam mempengaruhi perubahan iklim global yakni sebagai penyerap, penyimpan, namun sekaligus sebagai sumber gas rumah kaca (GRK)। Gas rumah kaca adalah gas-gas yang menyebabkan kerusakan atmosfir dan menimbulkan efek rumah kaca, dimana suhu bumi meningkat। Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktifitas manusia.
Terkait perannya itu, hutan perlu dikelola sebaik mungkin agar mampu menyerap maupun menyimpan GRK sebanyak mungkin, serta mengemisi GRK sekecil mungkin untuk menjaga perubahan iklim yang belakangan memunculkan fenomena pemanasan global (global warming).
Amanat undang-undang bahwa hutan harus dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan ekonomi dunia membutuhkan peran pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaannya. Departemen Kehutanan sebagai kepanjangan tangan pemerintah secara intensif terus memberikan input yang memadai, menyediakan insentif dan disinsentif bagi pengelola hutan.
Upaya menghindari terjadinya deforestasi dengan menyediakan insentif positif harus terus dilakukan. Langkah lain melalui pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, penerapan kebijakan pengolahan lahan tanpa api, pengelolaan yang berkelanjutan, serta pemberlakuan disinsentif terhadap pelanggar ketentuan kehutanan juga terus ditegakkan. Penerapan teknologi tepat guna serta introduksi tanaman jenis-jenis baru yang lebih bermanfaat mengatasi perubahan iklim juga menjadi perhatian Departemen Kehutanan. Penyiapan prakondisi dan perangkat pengelolaan hutan merupakan langkah yang harus dilakukan dalam peningkatan fungsi hutan sebagai penyerap.
Hutan dan lahan yang terdeforestisasi serta terdegradasi menjadi prioritas program rehabilitasi yang dijalankan lembaga pemerintah itu। Program penanaman pohon untuk menjaga kelestarian hutan pun terus dilakukan.Samp ai 2005, pemerintah telah mengembangkan hutan tanaman seluas 3.906.883 hektar yang terdiri dari Hutan Tanaman Industri (HTI) 1.668.918 hektar, tananam Gerhan 338.711 hektar, non Gerhan 672.956 hektar dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 1.226.298.
Hingga 2025 nanti, Departemen Kehutanan memproyeksikan bisa mengembangkan hutan tanaman seluas 25।615.492 hektar, terdiri dari 3.989.738 hektar HTI, HTR 6.230 hektar, tanaman Gerhan 1.360.279 hektar, non Gerhan 1.301.684 hektar dan hutan rakyat 2.733.791 hektar.
Biaya yang dibutuhkan untuk penghijauan kembali itu diperkirakan mencapai Rp215, 58 triliun untuk periode 2007 sampai dengan 2025 dan Rp530,10 triliun untuk 2025 hingga 2050.
Proyeksi-proyeksi Departemen Kehutanan itu disusun berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut : Penghitungan besaran CO2 : (vol(M3) x 50%) x 44/12 ton CO2 eq, Rotasi HTI/Reboisasi 10 tahun, Biaya pembuatan :
1. HTI : Rp10 juta/hektar
2. Reboisasi Gerhan : Rp15 juta/hektar
3. Reboisasi non Gerhan : Rp15 juta/hektar
4. Hutan Rakyat : Rp1,9 juta/hektar
Potensi Produksi :
1. HTI = Reb. Gerhan = Reb. Non Gerhan : 250 M3/hektar
2. Hutan Rakyat : 150 M3/hektar
3. HPH : 350 M3/hektar
Deforestasi terjadi pada hutan sekunder dengan potensi 200 M3/hektar
Laju pengurangan deforestasi dan degradasi setelah 2007 setiap tahunnya 25% dari tahun sebelumnya
Luas Penanaman :
1. HTR sebesar 150 ribu hektar/tahun sejak 2007
2. Hutan Rakyat : 150 M3/hektar
3. Reboisasi Gerhan sebesar 500 ribu hektar/per tahun sejak 2011
Sumber :
http://www.antara.co.id/redd/news/?id=1196164171
27/11/07 18:49
Tidak ada komentar:
Posting Komentar