Senin, Januari 14, 2008

Wapres Tegaskan Program Konversi Minyak Tanah Tetap Jalan

Wapres Minta SI Jaga Kualitas Kompor dan Tabung Gas

Laporan Wartawan Kompas Suhartono

CILEUNGSI, KOMPAS - Untuk menjaga tingkat kualitas dari produksi kompor dan tabung gas yang dibuat untuk program konversi minyak tanah menjadi gas LPG di kalangan rumah tangga, pemerintah akan menerapkan kendali kualitas yang berlapis-lapis. Di samping kontrol kualitas dari masing-masing produsen tabung dan kompor gas tersebut, Surveyor Indonesia juga akan dilibatkan.

Hal ini disampaikan Wapres Muhammad Jusuf Kalla saat menjawab pers seusai mendengarkan paparan dan melakukan penghijauan ke PT Hamasa Steel Center dan PT Wijaja Karya Intrade di Gunung Putri, Cileungsi, Jabar, Senin (13/8).

"Memang ada yang demo karena ada yang mempersoalkan kualitasnya. Silakan saja, tapi kita sudah minta perbaikan sistem kualitas yang berlapis-lapis dan kecepatan produksinya. Kalaupun ada satu-dua yang bocor, itu bukan seluruh produksi. Justru lebih banyak yang baik. Coba bandingkan berapa banyak kompor minyak tanah yang meledak dan menyebabkan kebakaran," papar Wapres.

Menurut Wapres dengan konversi minyak tanah menjadi gas LPG, pemerintah justru ingin menyelamatkan banyak orang. "Pokoknya pemerintah terus melakukan koreksi hingga sampai empat tahun mendatang. Program konversi ini harus jalan sampai 2011," ujarnya.

Ditambahkan Wapres, dengan konversi gas ini semuanya diuntungkan meskipun dibutuhkan investasi sekitar Rp 15 triliun hingga 2011 mendatang, namun prinsipnya tak ada yang dirugikan, baik rakyat, pengusaha, BUMN bahkan pemerintah. "Satu-satunya yang rugi dengan program ini justru pengoplos minyak tanah," kata Wapres.

Salah satu keuntungan bagi pemerintah, sambung Wapres, dengan konversi minyak tanah ke gas, subsidi akan berkurang hingga Rp 22 triliun per tahun.

Melalui pengadaan kompor dan tabung gas ini keuntungan pemerintah justru lebih tinggi daripada keuntungan Pertamina yang per tahunnya hanya Rp 19 triliun. "Padahal kita dengan konversi ini subsidi berkurang Rp 22 triliun," ujar Wapres.

Tentang program penarikan kompor minyak tanah, Wapres mengemukakan akan dilakukan secara bertahap। "Sementara ini kalau kompor dan tabung gas sudah diterima oleh ibu rumah tangga, biarlah kompor minyak itu menjadi cadangan. Karena jika orang sudah menggunakan kompor dan tabung gas, 99 persen tidak akan kembali lagi ke minyak tanah," demikian Wapres.Sumber :

http://www.kompas.com/
Senin, 13 Agustus 2007 - 16:43 wib

Tidak ada komentar: